SOFIFI – Kabar gembira bagi Anda yang memiliki latar belakang di bidang Information AND Technology (IT), Hal ini karena Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk bergabung dalam tim pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendaftaran seleksi dibuka sejak 3 hingga 16 September 2025.
Rekrutmen ini merupakan kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosand) Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali untuk mencari talenta-talenta muda yang berpengalaman di bidang IT untuk mengisi dua posisi strategis.
Kepala Diskominfosand Maluku Utara, Iksan Arsad, menjelaskan, langkah ini dilakukan agar Maluku Utara dapat mengadopsi sistem SPBE yang lebih maju, seperti yang sudah diterapkan di Bali. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi tinggi di bidang teknologi informasi.
“Kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga menyiapkan SDM. Tim IT yang direkrut akan sekaligus melakukan transfer pengetahuan kepada staf Diskominfosand Malut, sehingga ketika sistem ini matang, pengelolaannya bisa dijalankan mandiri oleh tim internal,” ujar Iksan, Jumat (5/8/25).
Adapun formasi atau tenaga yang dibutuhkan yakni:
* Programmer Frontend dan Backend Junior
* Programmer Frontend dan Backend Senior
* Cloud Server Administrator.
Untuk kebutuhan tenaga IT meliputi tiga orang programmer senior yang akan direkrut langsung dari Bali dan Maluku Utara. Sementara itu, empat tenaga lainnya terdiri dari programmer junior dan satu cloud server administrator, akan direkrut di Maluku Utara.
Iksan menegaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat dan profesional dengan melibatkan profesor dari Universitas Udayana. Sementara, panitia seleksi berasal dari tim ahli Universitas Udayana, Bali dan Universitas Khairun Ternate.
“Kami tegaskan tidak ada titipan. Semua proses seleksi transparan dan berdasarkan kompetensi,” ucapnya.
Rekrutmen ini diharapkan menjadi pijakan awal penguatan sistem pemerintahan berbasis digital di Maluku Utara. Dengan hadirnya tim ahli, transformasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan diharapkan segera terwujud. (*)
