TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap narkoba. Kamis, (25/9/2025), ia turun langsung meninjau proses assessment terhadap 13 pegawai Pemkot yang sebelumnya dinyatakan positif narkoba.
Bagi Muhammad Sinen, kasus ini menjadi alarm serius. Pemerintah, katanya, tidak boleh berkompromi. Justru dari birokrasi, perang melawan narkoba harus dimulai.
“Kalau aparatur pemerintah ikut terjerat, bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat? Tes ini adalah bagian dari tanggung jawab kita,” ucapnya, yang akrab disapa Ayah.
Tidak Berhenti pada 13 Pegawai
Assessment yang dilakukan oleh BNNK Tidore Kepulauan bertujuan mengetahui tingkat penyalahgunaan dan kebutuhan rehabilitasi bagi para pegawai. Namun, bagi Wali Kota, langkah itu tidak cukup jika hanya berhenti di kasus ini.
Mulai pekan depan, ia memastikan seluruh aparatur akan menjalani tes urine, tanpa terkecuali. Dari kepala daerah hingga kepala desa, semua akan diperiksa.
“Tidak ada yang dikecualikan, termasuk saya sendiri. Ini soal komitmen, bukan formalitas,” ujarnya tegas.
Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Deklarasi
Pemerintah Kota Tidore sudah beberapa kali mencanangkan program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) bersama BNNK. Tetapi,Muhammad Sinen menilai langkah itu harus punya dampak nyata di lapangan.
“Kita sudah sepakat menjadikan desa-desa bersinar. Sekarang waktunya menunjukkan implementasi. Assessment ini adalah buktinya,” kata Sinen.
Ia pun menekankan, narkoba adalah musuh bersama. “Ini bukan hanya masalah keluarga, tapi ancaman bangsa dan daerah. Karena itu, saya berjanji memerangi narkoba sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.
Rehabilitasi Rawat Jalan
Sementara itu, Kepala BNNK Tidore Kepulauan, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana, menjelaskan bahwa assessment dilakukan melalui skrining dan penggalian informasi mengenai durasi penggunaan narkoba.
“Semua hasilnya menjadi dasar rehabilitasi. Karena kita tidak punya fasilitas rawat inap, maka dilakukan rehabilitasi rawat jalan dengan pendampingan intensif, biasanya delapan kali pertemuan,” jelasnya.
Ia juga menyebut, seluruh pegawai yang terjaring adalah laki-laki, rata-rata masih muda, dan kini masuk dalam proses rehabilitasi dengan pengawasan ketat.
Hasil Tes Sebelumnya
Kasus ini berawal dari tes urine massal pada 22 September 2025 terhadap pegawai di empat OPD: Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Kominfo dan Persandian, BPBD, serta Bagian Umum Setda Tidore. Dari ratusan pegawai yang diperiksa, 13 orang dinyatakan positif.
Dengan langkah assessment dan rencana tes lanjutan ke semua aparatur, Pemkot Tidore di bawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman berupaya menunjukkan bahwa pemerintah harus bersih terlebih dahulu sebelum menertibkan masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kita harus memulainya dari sekarang,” tutup Ayah. (@b)
