TERNATE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara mencatatkan capaian signifikan dalam penerimaan pajak daerah sejak resmi dibentuk pada Agustus 2021. Transformasi regulasi, penambahan objek pajak, serta inovasi pelayanan publik disebut menjadi faktor utama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Malut, Hj. Zainab Alting, menjelaskan bahwa reformasi perpajakan di daerah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Regulasi tersebut menambah kewenangan pajak provinsi dari lima menjadi tujuh objek.
“Dengan adanya UU HKPD, kewenangan pajak provinsi bertambah dari lima menjadi tujuh objek pajak. Penambahan ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD sekaligus menuntut penyesuaian strategi pemungutan,” ujar Zainab di Ternate, Senin (29/9/2025).
Dua objek baru, yakni Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB), terbukti memberi dampak signifikan. Pada 2025, realisasi PAB bahkan mencapai 274 persen dari target, meski baru dipungut sejak 2024.
Data Bapenda mencatat, tren penerimaan pajak daerah terus meningkat. Pada 2021, realisasi pajak sebesar Rp400 miliar, sementara capaian tertinggi terjadi pada 2024 dengan Rp925,2 miliar. Hingga September 2025, penerimaan pajak sudah mencapai Rp767,1 miliar atau 108 persen dari target tahunan.
Meski beberapa jenis pajak seperti PKB, BBNKB, dan Pajak Rokok menurun, Zainab menegaskan hal itu disebabkan perubahan skema pembagian pajak dari Dana Bagi Hasil (DBH) ke opsen, sehingga pencatatan penerimaan di provinsi terlihat lebih kecil.
“Tentunya, ini berdampak pada pencatatan penerimaan di pemerintah provinsi menurun, akan tetapi jika diberlakukan penggabungan penerimaan PKB, BBNKB, OPSEN PKB, dan OPSEN MBLB, maka dapat dilihat pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan PKB dan BBNKB tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dengan capaian tersebut, Bapenda optimistis tren positif ini akan terus berlanjut dan mendukung kemandirian fiskal Maluku Utara.(Red)
