JAKARTA- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan strategis dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa (30/9/2025) bertempat di Lantai 3 Kantor LKPP, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya antara Gubernur Maluku Utara dan Kepala LKPP.
Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menyampaikan bahwa isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi mekanisme kontrak payung, strategi konsolidasi pengadaan, serta penerapan Katalog Elektronik Sektoral Versi 6 khusus untuk konstruksi.
“Dinas PUPR diminta oleh Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Bapak R. Fendy Dharma Saputra, untuk menyampaikan surat resmi permohonan pendampingan. Hal ini penting agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di sektor konstruksi berjalan lebih optimal,” ujar Risman, Rabu (1/10/2025).
Pendampingan yang dimaksud akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penyusunan dan eksekusi kontrak payung, penguatan konsolidasi pengadaan, serta percepatan implementasi Katalog Versi 6. LKPP melalui tim teknis yang telah dibentuk akan memberikan dukungan langsung berupa asistensi, masukan teknis, dan supervisi terhadap proses pengadaan di lingkungan Dinas PUPR.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Maluku Utara dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, percepatan dalam pengadaan konstruksi diharapkan mampu mendukung target pembangunan daerah yang manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna akhir layanan.(Red)
