SOFIFI – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menorehkan capaian kinerja gemilang selama delapan bulan kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Berbagai keberhasilan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10), di Ruang Paripurna DPRD Malut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Iqbal Ruray.
“Momentum bersejarah ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang dan pengorbanan para pendiri serta pejuang pemekaran Provinsi Maluku Utara yang telah menorehkan sejarah penting bagi daerah yang kita cintai ini,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, 26 tahun bukanlah waktu yang singkat, karena di dalamnya tersimpan kisah perjuangan dan cita-cita besar rakyat Maluku Utara untuk mewujudkan keadilan pembangunan.
“Ini adalah semangat yang menolak untuk menjadi penonton, semangat yang menuntut keadilan pembangunan dan keberanian mengambil langkah historis untuk memisahkan diri dari Provinsi Maluku pada tahun 1999,” kata Iqbal.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Maluku Utara tidak lahir dari keputusan instan, melainkan melalui proses panjang yang berawal dari aspirasi berbagai elemen masyarakat tokoh masyarakat, ulama, akademisi, birokrat, dan pemuda yang bermimpi agar daerah ini dapat dikelola lebih dekat serta hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sherly memaparkan sejumlah program strategis yang telah berjalan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga infrastruktur.
1. Pendidikan Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB
Sejak 100 hari pertama pemerintahan, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Untuk sekolah negeri digratiskan sejak April, sedangkan sekolah swasta mulai Juli,” ungkap Sherly.
Tahun 2025, Pemprov Malut menganggarkan Rp 38 miliar untuk program pendidikan gratis tersebut, dan tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp 50 miliar, meski di tengah tekanan penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegas Gubernur Sherly.
2. Kesehatan Gratis Melalui UHC
Di sektor kesehatan, Sherly menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara kini telah 100% terdaftar di BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan mencapai 82%.
“Status Maluku Utara kini sudah UHC Prioritas. Siapa pun warga yang memiliki KTP Maluku Utara bisa langsung mengaktifkan layanan BPJS di rumah sakit dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu dua minggu,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan di 10 kabupaten/kota atas kerja sama dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Untuk program perumahan, pada tahun 2025 Pemprov Malut melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengalokasikan Rp 20 miliar untuk merenovasi 700 unit rumah tidak layak huni.
“Seluruh bantuan bahan bangunan telah disalurkan, dan pelaksanaan renovasi dilakukan bersama pemerintah daerah serta pihak TNI. Kami menargetkan rampung dalam waktu 1,5 hingga 2 bulan,” ujar Sherly.
Tahun 2026, jumlah rumah yang direnovasi ditingkatkan menjadi 1.500 unit dengan total anggaran sekitar Rp 50 miliar. Sherly juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar kuota tambahan mencapai 10–20 ribu unit rumah.
“Kami ingin masyarakat Maluku Utara hidup di rumah yang layak,” tambahnya.
4. Infrastruktur dan Konektivitas
Gubernur Sherly menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah sebagai kunci pemerataan ekonomi di Maluku Utara.
Hasil perekapan bersama Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 8 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di luar Pulau Taliabu.
Sementara, hasil koordinasi dengan Bupati, Komisi V DPR RI, dan Kementerian PUPR menunjukkan kebutuhan tambahan Rp 2 triliun untuk Pulau Taliabu.
“Total kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 10 triliun. Dalam APBD 2026, kami telah menyiapkan Rp 700 miliar dari total Rp 2,8 triliun untuk sektor jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara turut dihadiri oleh Forkopimda Malut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI asal Maluku Utara, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Iqbal Ruray yang diserahkan kepada Gubernur Sherly Tjoanda sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. (*)
