TIDORE – Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan resmi menyerahkan rekomendasi hasil dialog Kwatak Bacarita bertajuk “Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa.?” ke Pemerintah Daerah Kota Tidore untuk ditindaklanjuti.
Penyerahan rekomendasi itu dilakukan secara langsung oleh Ketua Kwatak Tidore, Suratmin Idrus, dan terima oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, yang bertempat di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa, (14/10/25).
Usai penyerahan rekomendasi, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada Komunitas Wartawan Tidore yang telah menyelenggarakan dialog publik atas kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
“Atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kami sampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kwatak, karena telah melakukan terobosan yang cukup kreatif dan inovatif untuk membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah situasi yang krisis akan dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ungkap Wakil Wali Kota.
Orang nomor dua dilingkup Pemerintah Kota Tidore ini mengaku, melalui diskursus yang digagas oleh Kwatak Tidore, nantinya akan dijadikan Roadmap bagi Pemerintah Kota Tidore untuk mengambil kebijakan, terutama dalam mengatur birokrasi agar tugas-tugas pelayanan publik tetap jalan dengan dana yang minim.
“Dari diskursus seperti ini kita bisa termotivasi untuk lebih kreatif dan inovasi akibat pengurangan dana transfer, sehinga setiap OPD dapat melakukan perubahan minsed yang benar-benar berpihak kepada Masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kota Tidore ini melanjutkan, untuk kedepannya, Pemerintah Kota Tidore dibawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman, berkomitmen untuk menempatkan pejabat yang dapat mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, apa yang menjadi point-point rekomendasi dari dialog Kwatak Bacarita ini, akan dipelajari dan ditindaklanjuti.
“Kami berharap Dialog Kwatak Bacarita ini, harus berkelanjutan, bila perlu Kwatak buat dialog terkait birokrasi yang smart, yakni birokrasi yang diperuntukan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau sekedar keinginan, selain itu dengan banyaknya OPD ini apakah sudah bisa menjawab kebutuhan Rakyat atau belum,” pungkasnya. (@b)
