Sinkronisasi Program Kependudukan Dorong Efektivitas Layanan Publik Menuju Indonesia Emas 2045

oleh -29 Dilihat
oleh

TIDORE – Dengan menciptakan sinkronisasi program antar pusat dan daerah, administrasi kependudukan seperti KTP dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan hak-hak kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo usai mengikuti zoom meeting Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang dibuka secara resmi Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono di Ruang Rapat Sekda Kantor Walikota Tidore, Rabu (15/10/2025).

“Dengan menciptakan sinkronisasi program antar pusat dan daerah dimana administrasi kependudukan seperti KTP tidak sekedar menunjukan identitas seseorang tapi bisa digunakan untuk keperluan yg lain yakni dapat memperoleh hak-hak dalam bidang pendidikan.kesehatan dan sosial ekonomi dalam mewujudkan indonesia emas 2045”ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan Visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Dengan demikian, dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana amanat UUD 1945.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan pembangunan kependudukan benar-benar menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa.

Zoom meeting ini dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Asis Hadad, Kepala Baperida bersama Kabid Terkait,Kadis PP dan KB dan Kabid terkait dan Kadis Dukcapil. (@b)

<

No More Posts Available.

No more pages to load.