TIDORE – Wakil Walikota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, menghadiri kegiatan Ramah Tamah bersama Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Fathan Subchi dengan seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, bertempat di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Jumat (17/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se- Maluku Utara dan Kepala Inspektorat Kabupaten/kota Se-Maluku Utara.
Mengawali sambutannya Fathan Subchi menyampaikan melalui pertemuan ini dapat menjadi wadah bersilaturahmi, untuk bersinergi dan berkolaborasi mitra yang strategis antara Pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tentu silaturahmi ini sangat penting dan strategis, melalui pertemuan ini kita bisa mengetahui tentang isu-isu besar di Maluku Utara. Ini menarik karena saya melihat grafik kunjungan pejabat semakin sering ke Maluku Utara, kita doakan Maluku Utara terus mendapat pendampingan dan pendanaan dari seluruh pejabat-pejabat di Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan ada 18 Gubernur yang sudah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan terkait dengan pengurangan-pengurangan alokasi saat ini, tetapi semuanya tergantung dengan keputusan Presiden Republik Indonesia.
“Memang keterbatasan anggaran sekali lagi menjadi PR bagi kita bersama, yang bisa kita lakukan saat ini adalah inovasi-inovasi yang berbasis pada daerah dan pada rezim kita, maka inovasi-inovasi yang tentu tidak membebani publik. Kita harus cerdas, kreatif, dan best regulatif sehingga misalnya beberapa aturan-aturan yang belum diterapkan bisa ditambah,” tutup Fathan.
Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Anggota IV BPK Republik Indonesia tersebut, Wawali Tidore menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih serta langkah-langkah pada Pemerintah Daerah dalam menghadapi pemangkasan TKD.
“Beliau hadir disini memberi arahan kepada kita semua terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel. Serta sesuai dengan kondisi saat ini dimana TKD kita juga dipangkas atau mengalami penurunan, perlu adanya langkah-langkah inovatif di daerah yang harus terus didorong, dan seluruh permasalahan pembangunan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat tentunya harus dapat prioritas untuk dilayani sebaik mungkin” Jelas Ahmad Laiman. (@b)
