SULA- Biasanya ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, berada di Sofifi. Namun, pekan ini, suasana berbeda. Meja kerjanya berpindah ratusan kilometer ke selatan, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula.
Mulai Selasa (21/10/2025), Abubakar resmi “berkantor” di Sanana bersama sejumlah pejabat dan staf teknis Dikbud. Bukan untuk seremonial, melainkan untuk memastikan pelayanan pendidikan benar-benar menyentuh satuan pendidikan di wilayah kepulauan.
Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe tentang peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan pada daerah kepulauan yang memiliki akses terbatas.
“Mulai hari ini kami berkantor di Sula untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Sejumlah staf saya ajak mendampingi sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujar Abubakar kepada rri.co.id di Sanana, Selasa (21/10/2025).
Selama sepekan, sederet agenda padat menanti. Mulai dari pendampingan perencanaan BOSP dan BOSDa Tahun 2025/2026, pelayanan sistem pelaporan dan Dapodik, pengurusan NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan, hingga pemantauan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa.
Selain itu, tim juga meninjau progres revitalisasi sarana prasarana (Revit) serta penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2025, dan menggelar edukasi anti perundungan dan intoleransi di sejumlah sekolah.
Tak berhenti di situ, layanan administrasi dan konsultasi pendidikan juga dibuka bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung dari tim teknis provinsi.
Bagi Abubakar, langkah “berkantor di daerah” bukan sekadar kunjungan kerja. Ia menyebutnya sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan guru dan siswa di lapangan.
“Targetnya, dalam satu minggu ini ada sejumlah layanan yang bisa kami berikan langsung, terutama yang berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan. Prinsipnya, kami hadir untuk melayani,” ucapnya.
Kehadiran Kadikbud bersama jajaran di Sula memberi harapan baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kepulauan. Mereka tak lagi perlu menyeberangi laut hanya untuk mengurus administrasi atau mencari solusi teknis pendidikan karena kini, pelayanan itu datang langsung ke depan pintu sekolah mereka.(Red)
