PUPR Malut Matangkan Kajian Pembangunan Strategis 

oleh -417 Dilihat
oleh

Ternate- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar sekaligus uji publik untuk membahas rencana pembangunan strategis provinsi di Bela Hotel, Rabu (22/10/2025). Kajian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Khairun Ternate dan pihak ketiga.

Kegiatan yang dibuka secara virtual oleh Gubernur Sherly Tjoanda ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi besar Provinsi Maluku Utara: “Maluku Utara yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing” beserta enam misi strategisnya.

Plt. Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, menuturkan bahwa seminar dan uji publik kali ini membahas tiga kajian utama yang dianggap krusial bagi arah pembangunan daerah. Tiga studi tersebut meliputi: Kajian Multiplier Effects Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Energi Baru Terbarukan, Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Pertanian dan Pariwisata Terpadu, serta Studi Kelayakan Trans Kieraha. Menurut Risman, materi-materi itu bukan sekadar rancangan teknis, melainkan merupakan peta jalan pembangunan jangka menengah dan panjang provinsi.

“Ini bukan sekadar dokumen
perencanaan, melainkan peta jalan menuju Maluku Utara yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pembangunan nasional,” kata Risman.

Pemerintah provinsi menilai ketiga studi saling terkait dan akan saling melengkapi dalam mencapai kemandirian ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan dipandang mampu memperkuat ketahanan sektor-sektor vital, sementara integrasi kawasan pertanian dan pariwisata diharapkan meningkatkan produktivitas serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Sementara itu, Trans Kieraha, Segitiga Emas Maluku Utara dirancang sebagai tulang punggung konektivitas yang mengaitkan potensi unggulan antarwilayah kepulauan.

Gubernur Sherly menekankan pentingnya landasan ilmiah dalam setiap keputusan investasi dan pembangunan. Menurutnya, kebijakan infrastruktur tidak boleh sekadar berdasar asumsi tetapi harus memakai data dan analisis yang matang.

“kajian dan studi kelayakan adalah fondasi dari setiap pengambilan keputusan pembangunan yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh membangun hanya berdasarkan asumsi atau keinginan semata, tetapi harus berbasis pada data yang akurat, analisis yang mendalam, dan proyeksi yang realistis,” ucapnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa potensi alam dan kearifan lokal di Maluku Utara merupakan modal besar yang harus ditransformasikan menjadi kesejahteraan nyata tanpa mengorbankan ketahanan sosial budaya dan kelestarian lingkungan.

“Tugas kita adalah mentransformasi potensi ini menjadi kemakmuran nyata, sambil tetap menjaga ketahanan sosial
budaya dan ekologi yang menjadi jati diri kita,” ujarnya.

Pemerintah daerah menegaskan, setiap program yang muncul dari kajian ini akan dirancang untuk memberi manfaat luas bagi masyarakat kepulauan, sekaligus meninggalkan warisan infrastruktur yang berkualitas bagi generasi mendatang. Untuk itu, seluruh proses kajian dan perencanaan akan dilaksanakan dengan kehati-hatian dan standar kualitas yang tinggi.

Kegiatan seminar dan uji publik diikuti oleh pemangku kepentingan lintas sektor termasuk perwakilan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat, sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa rencana strategis yang dihasilkan bersifat inklusif dan dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah kepulauan Maluku Utara.(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.