TIDORE — Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di balik angka yang terus bertambah, tersimpan kisah luka dan ketidakadilan yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Menyadari hal itu, DPRD Kota Tidore Kepulauan menyerukan langkah terpadu agar penanganan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui pendekatan lintas sektor yang berkelanjutan.
Seruan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, dalam rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Forum Study Perempuan (Fospar) Maluku Utara, Senin, 27 Oktober 2025, di ruang rapat Gedung DPRD Tidore. Pertemuan itu menjadi ruang refleksi sekaligus titik awal penyusunan roadmap perlindungan perempuan dan anak yang lebih terintegrasi.
Menurut Ardiansyah, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar urusan angka statistik, melainkan gambaran nyata kegagalan sistem sosial dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi kelompok rentan.
“Persoalan ini menyentuh banyak sisi sosial, hukum, hingga kesehatan. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dilakukan satu instansi. Harus ada kolaborasi nyata antara pemerintah, lembaga pendamping, dan masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam forum tersebut, Fospar Maluku Utara ditetapkan sebagai mitra strategis yang akan berperan penting dalam mendampingi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan. Selama ini, organisasi ini dikenal aktif mengadvokasi kasus kekerasan dan mendampingi para korban di tingkat akar rumput.
Ardiansyah menegaskan, langkah ini bukan sekadar rutinitas rapat tahunan yang berhenti di tumpukan dokumen laporan.
“Kita tidak ingin berhenti pada pembacaan data. Yang kita cari adalah akar masalah dan langkah konkret agar setiap korban mendapat perlindungan yang cepat dan menyeluruh,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi III sekaligus Ketua Askot PSSI Tidore, Ardiansyah melihat perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan manusia yang utuh kota yang sehat bukan hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari rasa aman dan martabat warganya.
“Kami di DPRD akan mengawal komitmen ini. Tidore harus menjadi kota yang aman, nyaman, dan layak bagi semua, terutama perempuan dan anak,” ujarnya menutup pernyataan.
Komisi III berharap, sinergi lintas sektor yang mulai dibangun ini menjadi langkah awal menuju zero violence city sebuah cita-cita besar agar Tidore Kepulauan kelak dikenal bukan hanya karena sejarah dan budayanya, tetapi juga karena keberpihakannya pada kemanusiaan. (@b)
