TERNATE: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan Monev menjadi instrumen penting dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan daerah agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Kegiatan Monev dilaksanakan serentak selama 17–21 November 2025 dan menyasar delapan kabupaten/kota, yakni Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, serta Kota Tidore Kepulauan.
Menurut Sarmin, Monev tahun ini difokuskan untuk mengawal berbagai program prioritas Gubernur Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberi manfaat nyata. Melalui Monev ini, kami bisa melihat langsung kondisi di lapangan, mengidentifikasi hambatan, dan menyiapkan langkah perbaikan secara cepat dan kolaboratif,” ujar Sarmin, Sabtu (22/11/2025).
Ia menjelaskan, temuan maupun kendala yang ditemui di lapangan akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyelesaian dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Sarmin menegaskan, kegiatan Monev merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan harus dijalankan secara berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Pembangunan harus berkesinambungan, terukur, dan mampu memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Adapun sejumlah program strategis yang menjadi fokus evaluasi dalam Monev 2025 antara lain kesiapan dan pembangunan fasilitas SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan menjangkau ribuan penerima, pembangunan jalan tani untuk meningkatkan akses dan produktivitas sektor pertanian, serta pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Bappeda juga memantau pembangunan akses internet di wilayah yang masih minim layanan digital, serta berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan OPD teknis sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Sarmin menekankan bahwa Monev tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi lebih jauh memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
“Monev ini bukan sekadar mengecek dokumen, tetapi memastikan pembangunan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.(**)
