Jakarta- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Sarmin S. Adam, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya serta pejabat pendamping Abjan Sofyan, melakukan koordinasi strategis ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (19/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sejumlah kendala krusial dalam pengelolaan anggaran daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025. Fokus utama diarahkan pada upaya memastikan seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kegiatan dapat berjalan optimal sesuai ketentuan.
Sarmin mengatakan, koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat pada triwulan terakhir tahun anggaran kerap muncul dinamika administratif dan teknis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
“Penghujung tahun selalu menjadi fase yang krusial. Karena itu, koordinasi dengan Kemendagri diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Sarmin, Sabtu (22/11/2025).
Salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah kendala teknis pembayaran gaji pegawai yang masih menggunakan layanan perbankan di luar Bank Maluku. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi ini dilaporkan menimbulkan keterlambatan serta hambatan administratif.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mencari solusi yang cepat dan terukur agar hak seluruh pegawai dapat tersalurkan tanpa gangguan.
Menurut Sarmin, sinergi antara Bappeda, BPKAD, Kemendagri, serta instansi terkait di tingkat pusat menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan pengelolaan anggaran di daerah.
“Harapan kami, melalui langkah bersama ini, berbagai hambatan teknis bisa segera dituntaskan sehingga stabilitas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Pemprov Maluku Utara menegaskan tekad untuk terus menjaga kualitas layanan publik, memastikan efektivitas pengelolaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas birokrasi sebagai fondasi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(**)
