TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (25/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menegaskan tiga aspek utama yang menjadi fokus pemerintah daerah usai mencermati masukan DPRD, yakni optimalisasi pendapatan daerah, strategi penutupan defisit, dan prioritas belanja daerah untuk pelayanan dasar serta sektor unggulan.
“Semua masukan dan saran dari fraksi-fraksi menjadi perhatian penting dalam penyempurnaan dokumen APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Muhammad Sinen.
Menjawab sorotan DPRD terkait kemandirian fiskal, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemetaan potensi pajak dan retribusi, serta penguatan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Digitalisasi sistem pajak dan retribusi juga akan diterapkan untuk memperbaiki efisiensi pemungutan sekaligus mempermudah wajib pajak. Selain itu, pengawasan pengelolaan pajak dan pemanfaatan aset daerah akan diperketat agar lebih produktif.
Menanggapi pertanyaan tentang defisit sebesar Rp174,12 miliar, Wali Kota menjelaskan langkah penanganan melalui pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya, peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang sumber pembiayaan tambahan.
“Dengan dukungan DPRD, kami yakin pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk menopang pembiayaan program prioritas pada 2026,” ujarnya.
Pemerintah tetap memusatkan belanja daerah pada kebutuhan fundamental, terutama sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, anggaran pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diarahkan secara proporsional untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah.
(@b)
