TIDORE – Menjelang penutupan tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai mengambil langkah tegas untuk memperbaiki manajemen birokrasi. Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon II, III, dan IV segera dilakukan, sebuah upaya yang oleh Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, disebut sebagai langkah pemulihan disiplin dan penguatan komitmen pelayanan publik.
Proses evaluasi saat ini tengah dirampungkan BKPSDM dan ditargetkan selesai pada 5 Desember 2025. Wali Kota menekankan, evaluasi bukan perkara “suka atau tidak suka,” tetapi murni hasil penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, dan komitmen terhadap pakta integritas.
“Evaluasi dilakukan bukan karena suka atau tidak suka, tetapi murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen dalam pakta integritas yang telah ditandatangani,” ujar Wali Kota di ruang rapatnya, Selasa (2/12/25).
Kinerja Lemah dan Minim Inovasi Disorot
Beberapa bulan terakhir, Pemkot menilai sejumlah pejabat bekerja tanpa inisiatif, sekadar menunggu perintah pimpinan. Kurangnya inovasi dianggap turut memperlambat pelayanan publik serta mempengaruhi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota menegaskan, pejabat yang gagal memenuhi target PAD tidak akan dipertahankan.
Target minimal capaian PAD ditetapkan pada angka 70–80 persen, meski idealnya 100 persen. Sayangnya, sebagian besar OPD masih jauh dari batas minimal tersebut. “Saya akan pakai kacamata kuda. Tidak lagi soal perasaan, tetapi komitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat. Jabatan itu bukan warisan,” tegasnya.
Serapan Anggaran Rendah dan Ketidakhadiran Pejabat
Tak hanya PAD, rendahnya serapan anggaran 2025 juga menjadi alasan kuat Pemkot melakukan evaluasi. Ketidakdisiplinan pejabat dalam menghadiri agenda resmi pemerintah—termasuk paripurna DPRD—menambah catatan penting bagi Wali Kota.
“Banyak pejabat tidak hadir, tapi daftar hadir ditandatangani oleh perwakilan. Ini perilaku yang tidak baik bagi ASN. Semua akan dievaluasi,” katanya.
Asesmen dan Pergeseran Jabatan
Untuk eselon II, asesmen hanya diberlakukan pada jabatan yang saat ini kosong seperti Dinas PMD Kota Tidore, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, BPKAD Kota Tidore.
Sementara OPD lainnya hanya akan mengalami pergeseran posisi tanpa asesmen tambahan.
Komitmen Kepemimpinan Sinen–Laiman
Menutup penyampaiannya, Wali Kota meminta dukungan seluruh pihak agar proses evaluasi berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, disiplin birokrasi adalah harga mati.
“Saya tidak mau para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” tutupnya. (@b)
