TERNATE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penguatan sinkronisasi perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas dokumen pembangunan. Langkah ini diposisikan sebagai prioritas strategis dalam mendorong percepatan pembangunan sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah kepulauan tersebut.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappeda Malut, Zulkarnain Abd Latif, menyampaikan bahwa program 3 juta rumah sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Maluku Utara 2025–2029, khususnya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan wilayah kepulauan.
“Penyediaan hunian layak bukan hanya soal rumah, tetapi menyangkut kualitas hidup, kesehatan keluarga, dan produktivitas masyarakat,” ujar Zulkarnain saat memaparkan materi dalam rapat koordinasi capaian Program 3 Juta Rumah di Ternate, Kamis (11/12/2025).
Bappeda mencatat kebutuhan hunian layak di Maluku Utara masih sangat besar. Data menunjukkan backlog kepemilikan rumah mencapai 27.012 unit, sementara backlog kualitas atau rumah tidak layak huni (RTLH) bahkan menyentuh 55.012 unit. Kondisi ini diperberat oleh ketimpangan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Program nasional ini dinilai beririsan langsung dengan misi pembangunan Maluku Utara, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur wilayah kepulauan, transformasi dan hilirisasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah menempatkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Dapur Sehat sebagai program unggulan daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting.
Namun demikian, Bappeda juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, di antaranya belum terintegrasinya data RTLH, kesiapan lokasi yang belum merata, keterbatasan fiskal daerah, kondisi geografis kepulauan dengan risiko bencana tinggi, serta belum optimalnya peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappeda membagi fokus intervensi ke dalam beberapa klaster prioritas, yakni kawasan perkotaan dengan backlog tinggi seperti Ternate (6.231 unit) dan Tidore (6.193 unit); kawasan pertumbuhan baru seperti Sofifi Metropolitan, koridor Sofifi–Ekor–Kobe (KI Weda Bay), dan Sofifi–Ekor–Buli (KI Buli); kabupaten dengan jumlah RTLH tertinggi seperti Halmahera Selatan (12.649 unit), Halmahera Utara (10.946 unit), Halmahera Barat (6.750 unit), Halmahera Timur (5.725 unit), dan Pulau Morotai (4.281 unit); serta kawasan pesisir dan permukiman kumuh perkotaan.
Guna memastikan program berjalan efektif, Bappeda merumuskan enam rekomendasi utama, yakni pembentukan tim sinkronisasi perumahan lintas OPD untuk menyatukan data RTLH, desa, dan infrastruktur; penetapan lokus prioritas perumahan setiap tahun dalam RKPD berdasarkan validasi lapangan dan kesiapan lahan; integrasi program perumahan dengan penurunan kemiskinan dan stunting melalui paket RLH, dapur sehat, sanitasi, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi; optimalisasi skema pendanaan campuran dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Dana Desa, serta CSR; validasi terpadu calon penerima manfaat sebelum penetapan; serta penguatan monitoring bersama untuk mempercepat penyelesaian kendala di lapangan.
Bappeda menegaskan, pembangunan perumahan tidak semata persoalan teknis, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi daerah.
“Hunian layak adalah fondasi kualitas sumber daya manusia, kesehatan keluarga, pengentasan kemiskinan, hingga percepatan transformasi wilayah,” tegas Kepala Bappeda.
Dengan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Maluku Utara optimistis mampu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional 3 juta rumah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.(**)
