Ternate- Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara dalam rangka koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah digelar di Kota Ternate, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara bersama 10 bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota.
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk mencermati capaian program Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah berjalan, sekaligus menyelaraskan rencana kebijakan dan program prioritas tahun 2026 di masing-masing daerah. Selain itu, forum juga dimanfaatkan sebagai wadah penyampaian persoalan dan masukan langsung dari daerah kepada pemerintah provinsi.
Dalam sesi diskusi, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menyampaikan usulan strategis kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Laos terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di kabupaten/kota. Menurutnya, pengelolaan prasarana perikanan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara selama ini belum berjalan optimal.
Bupati Ikram mengusulkan agar pengelolaan TPI dan PPI dilakukan secara kolaboratif melalui mekanisme surat tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pengelolaannya lebih efektif dan berkelanjutan.
“PPI di seluruh kabupaten/kota yang dikelola oleh perikanan provinsi tidak berjalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halmahera Tengah. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan agar dilaporkan kepada Ibu Gubernur, supaya provinsi dapat menerbitkan surat tugas pembantuan kepada kabupaten/kota. Kalau tidak, TPI dan PPI hanya akan menjadi bangunan tidak termanfaatkan,” tegas Bupati Ikram.
Selain sektor perikanan, Bupati Ikram juga menyoroti perkembangan sektor pertanian, khususnya komoditas padi di Kabupaten Halmahera Tengah. Ia menjelaskan bahwa produksi padi terus meningkat seiring optimalisasi lahan pertanian di wilayah Wairoro dan Trans Waleh. Namun, peningkatan produksi tersebut perlu diimbangi dengan kejelasan skema penyerapan hasil panen.
“Kita mendorong peningkatan produksi padi, tetapi harus disertai dengan kejelasan penyerapan hasil. Saat ini produksi padi Halmahera Tengah sudah over capacity. Siapa yang akan menyerap gabah petani? Bulog belum ada. Pemerintah provinsi harus memikirkan hal ini, agar pembukaan sawah dan peningkatan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” ujarnya.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Ikram juga memberikan catatan kritis terhadap laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, laporan yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pembangunan daerah karena masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan data kabupaten/kota.
Ia mencontohkan sejumlah capaian Kabupaten Halmahera Tengah yang belum tercantum dalam laporan tersebut, antara lain alokasi anggaran pendidikan gratis dan beasiswa sebesar Rp19 miliar, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian tertinggi dalam program kesehatan gratis.
“Seharusnya laporan akhir tahun Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkorelasi dan terintegrasi dengan data kabupaten/kota, sehingga mencerminkan kondisi pembangunan Maluku Utara secara utuh,” ucapnya.
Bupati Ikram pun mengajak seluruh kepala daerah, khususnya Bappeda Provinsi Maluku Utara, untuk duduk bersama menyusun basis data pembangunan yang lebih komprehensif guna mendorong Maluku Utara yang lebih maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji atas berbagai capaian strategis pembangunan sepanjang 2025. Ia menyoroti keberhasilan Halmahera Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah mencapai 67 persen.
Gubernur Sherly mengimbau seluruh kabupaten/kota agar terus meningkatkan capaian PKG di wilayah masing-masing sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar. Selain itu, ia juga mengajak para bupati dan wali kota untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).(**)
