Ternate — Pemerintah Provinsi Maluku Utara kian memantapkan langkah mendukung agenda nasional penguatan ekonomi desa melalui percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Daerah ini diproyeksikan menjadi salah satu contoh implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang akselerasi koperasi desa di Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara di Kediaman Eks Crysant, Ternate, Jumat (19/12/2025). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo, serta jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota.
Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menegaskan, Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa. Menurutnya, koperasi diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah pusat, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo menilai langkah Maluku Utara selaras dengan target nasional percepatan pembangunan infrastruktur koperasi. Ia menyebut pembangunan gerai koperasi sebagai wujud nyata pelaksanaan Inpres 17 Tahun 2025, sekaligus membuka peluang Maluku Utara menjadi rujukan bagi provinsi lain.
Data Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Dari 1.185 koperasi desa dan kelurahan, sebanyak 1.166 koperasi telah mengusulkan lahan, sementara 42 titik telah memasuki tahap awal pembangunan. Lokasi pembangunan tersebar di Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, WA Zaharia, menyebut gerai koperasi akan diarahkan menjadi simpul distribusi ekonomi desa. Fungsinya mencakup pergudangan, logistik, hingga pemasaran produk unggulan lokal. “Gerai Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi,” ujarnya.
Namun demikian, rapat juga mencatat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan pemerintah serta proses legalitas yang membutuhkan waktu. Pemprov Maluku Utara mendorong sinergi lintas sektor agar hambatan tersebut tidak mengganggu target nasional percepatan koperasi desa.(*)
