SOFIFI – Mengawali tahun 2026, Gubernur Sherly memperkuat koordinasi internal dengan berdialog langsung dengan Pimpinan OPD, Para Pejabat Administrator, Pengawas serta Jabatan Fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pada Senin (05/01). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan solid sejak awal tahun.
Didampingi Wakil Gubernur dan Sekprov, jalannya dialog digelar di Aula Nuku, Lantai II Kantor Gubernur Maluku Utara.
Gubernur Sherly tegaskan rapat ini menjadi kegiatan penting bagaimana menyinkronkan sekaligus mengevaluasi perjalanan 2025. Tak hanya evaluasi, ini juga merupakan momentum Pemprov Malut menyiapkan rencana strategis di tahun 2026.
“Hari ini kita bisa sinkronkan sekaligus melakukan evaluasi diperjalanan 2025 serta menyiapkan semua arah pembangunan Malut di tahun 2026,” kata Gubernur.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi angka realisasi penerimaan Maluku Utara tahun 2025 mencapai 355 milyar atau 101,4%, dan penyerapan APBD di angka 92%.
Gubernur berharap di tahun 2026 penyerapan APBD bisa lebih maksimal, agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
Dialog dilanjutkan dengan sesi diskusi, beberapa point yang dibahas terkait bagaimana meningkatkan PAD, pembiayaan kapal cepat serta fery dan pembahasan pembayaran tunjangan fungsional.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sherly menegaskan optimalisasi kerja sama lintas instansi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penagihan pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Selain itu, berbagai strategi dan inovasi juga akan diterapkan guna meningkatkan efektivitas dalam mendata dan menindaklanjuti kendaraan yang belum membayar pajak.
Pada kesempatan tersebut, Wagub secara singkat menambahkan jangan ada lagi ego sektoral di dalam OPD. “Jangan lagi merasa saya pimpinan OPD, jangan lagi merasa saya Kabag/Kabid, hilangkan itu semua” kata Wagub dengan tegas.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh OPD untuk bersinergi untuk membangun Malut menjadi lebih baik lagi.
“Kita sama-sama terus kuatkan pelayanan dasar supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini akan jadi pondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (Humas/Adpim)
