TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersiap melakukan penataan besar-besaran di tingkat kelurahan.
Ha ini ditegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, usai melantik pejabat Eselon II, III, dan IV.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga memastikan bahwa seluruh lurah akan dievaluasi, seiring rencana perombakan kabinet gelombang kedua yang dijadwalkan pada pertengahan Januari 2026.
Dari total 40 kelurahan yang ada, baru empat lurah dilantik untuk mengisi jabatan kosong. Selebihnya akan melalui proses evaluasi ketat berbasis kinerja, kepekaan sosial, dan dampak pelayanan publik.
“Kelurahan adalah titik pertama pelayanan pemerintah. Kalau lurahnya tidak dirasakan masyarakat, maka pemerintah juga tidak hadir,” tegas Muhammad Sinen, di Aula Kantor Wali Kota Tidore, Rabu (7/1/2026).
Wali Kota menjelaskan, dirinya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta pada 9 Januari 2026.
Sepulang dari agenda nasional tersebut, fokus utama pemerintah daerah adalah penyegaran kepemimpinan kelurahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi lurah tidak bersifat seremonial, melainkan menilai hasil kerja nyata di lapangan, terutama dalam mendorong kesejahteraan warga, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Lurah harus punya empati, peka terhadap persoalan warga, dan mampu menyelesaikan masalah. Itu yang akan menjadi ukuran utama,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses, Wali Kota telah menginstruksikan BKPSDM Kota Tidore Kepulauan menyiapkan seluruh administrasi dan mekanisme penilaian. Pelantikan lurah hasil evaluasi direncanakan berlangsung dalam waktu dekat setelah kepulangan dari Jakarta.
Selain itu, dua camat juga ikut dilantik, yakni Irvan Togubu sebagai Camat Oba Tengah dan Sahril Toduho sebagai Camat Tidore.
Langkah evaluasi dan penyegaran ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk memperkuat pelayanan publik dari tingkat bawah, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (@b)
