TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen yang akrab disapa Ayah Erik kembali menegaskan komitmennya pada tata kelola pemerintahan yang tertib dan bertanggung jawab.
Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dokumalamo, untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
Instruksi tegas ini bukan sekadar administratif.
Di baliknya, ada pesan kuat tentang keseriusan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam memastikan setiap potensi kerugian negara/daerah ditangani sesuai koridor hukum. TPTGR dipandang sebagai instrumen penting untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik yang bersumber dari pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita ingin setiap persoalan yang berkaitan dengan kerugian daerah memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas, transparan, dan memiliki payung hukum yang kuat. TPTGR adalah instrumen utamanya,” tegas Muhammad Sinen.
Arahan Wali Kota itu segera ditindaklanjuti. Sekda Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dokumalamo, menginstruksikan Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan sebagai instansi teknis untuk memulai seluruh proses administrasi pembentukan TPTGR. Ia juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak menunda-nunda tahapan yang diperlukan.
Fokus awal, kata Ismail, adalah penyusunan struktur organisasi TPTGR agar dapat segera ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Regulasi ini akan menjadi dasar kerja tim sekaligus penegas kewenangan dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi secara profesional dan akuntabel.
“Saya sudah instruksikan Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan draf Perwali sekaligus SK pembentukan TPTGR. Kami targetkan dalam waktu dekat tim ini sudah resmi terbentuk dan bisa langsung bekerja,” ujar Ismail dengan nada optimistis.
Pembentukan TPTGR diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas temuan pemeriksaan, tetapi juga menjadi fondasi penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Lebih dari itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menaruh harapan besar agar langkah ini mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan Ayah Erik. (@b)
