TIDORE — Tuduhan intervensi terhadap Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam Proyek Rekonstruksi KRIB Pengaman Pantai/Talud di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, kembali dipatahkan fakta lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan menilai tudingan tersebut lebih bernuansa politis ketimbang berbasis prosedur.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore, Muhammad Abubakar, menegaskan bahwa seluruh tahapan proyek berjalan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak ada ruang, apalagi celah, bagi intervensi kepala daerah dalam proses teknis proyek.
“Proyek ini dilelang secara terbuka melalui ULP. Semua tahapan ada aturannya. CV Calysta Persada Utama keluar sebagai pemenang tender dan menjadi mitra BPBD dalam pelaksanaan kegiatan,” kata Muhammad Abubakar saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Ia menilai, tudingan yang disampaikan LBH Ansor Provinsi Maluku Utara bersama Aliansi Mahasiswa Menggugat Maluku Utara di Jakarta, tidak disertai pemahaman utuh soal mekanisme pemerintahan daerah.
Menurutnya, Wali Kota memiliki kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap OPD, namun tidak masuk pada ranah teknis pelaksanaan proyek.
“Pengawasan itu bukan intervensi. Itu fungsi kepala daerah untuk memastikan OPD bekerja sesuai aturan. Kalau itu disebut intervensi, maka semua kepala daerah di republik ini bisa dituding sama,” ujarnya.
Muhammad Abubakar juga menegaskan bahwa proyek senilai Rp8,8 miliar tersebut merupakan kebutuhan masyarakat pesisir Desa Maidi, yang pelaksanaannya ditangani BPBD dengan sumber anggaran dari APBN.
Terkait isu adanya oknum pejabat yang mengklaim proyek tersebut sebagai ‘milik Wali Kota’ melalui pesan WhatsApp, Muhammad Abubakar meminta agar pihak-pihak yang menuding membuka identitas pejabat dimaksud.
“Kalau benar ada pejabat yang membawa-bawa nama Wali Kota untuk kepentingan tertentu, sebutkan siapa orangnya. Jangan melempar isu tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pejabat yang kerap mengatasnamakan pimpinan daerah demi kepentingan pribadi.
“Proyek ini bukan milik siapa-siapa. Ini milik negara dan untuk rakyat. Kalau ada yang bermain di balik nama Wali Kota, itu yang harus dibongkar,” pungkas Muhammad Abubakar, yang juga Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Kota Tidore Kepulauan. (@b)
