TIDORE – Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan untuk memperkuat armada penanganan bencana pada 2026 harus tertahan.
Hal ini karena usulan pengadaan speedboat dan ambulans laut terdapat dua sarana krusial bagi wilayah kepulauan yang belum dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, mengatakan BPBD sejatinya telah menyampaikan kebutuhan tersebut secara resmi kepada pemerintah daerah. Empat kecamatan dengan karakter geografis terpisah laut dinilai membutuhkan respons cepat saat terjadi bencana maupun kecelakaan.
“Komisi III memandang ini kebutuhan mendesak. Tapi kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Anggaran kita minus sekitar Rp49 miliar lebih, dengan defisit APBD kurang lebih 16 persen,” ujar Ardiansyah, Senin (2/2/2026).
Defisit anggaran itu diperparah oleh pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit dan memaksa sejumlah program prioritas termasuk penguatan armada BPBD harus ditunda.
Padahal, sebagai daerah kepulauan, Tidore memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Pulau Maitara, Mare, hingga wilayah daratan Oba sangat bergantung pada akses laut. Keterbatasan armada penyelamatan berpotensi memperlambat penanganan darurat dan memperbesar risiko bagi keselamatan warga.
Ardiansyah mengakui urgensi pengadaan speedboat dan ambulans laut tersebut. Namun, kata dia, realitas keuangan daerah membuat pemerintah dan DPRD harus mengambil langkah paling realistis.
“Untuk tahun ini belum bisa diakomodir. Kami sepakat menunda dulu. Jika kondisi keuangan membaik, rencana ini akan dimasukkan kembali, kemungkinan di APBD Perubahan atau APBD 2027,” jelasnya.
Penundaan itu menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, keselamatan warga menuntut kesiapsiagaan maksimal. Di sisi lain, kondisi fiskal daerah menuntut efisiensi dan kehati-hatian.
Tidore hari ini berada di persimpangan antara kebutuhan mendesak akan perlindungan warga dan keterbatasan anggaran yang membatasi langkah. Tantangannya kini ada pada bagaimana pemerintah daerah menjaga kesiapsiagaan bencana tetap berjalan, meski armada penyelamat masih harus menunggu waktu untuk benar-benar berlayar. (@b)
