TIDORE – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, menyoroti buruknya kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik, terutama di kawasan sekitar masjid hingga jalur arah timur. Minimnya penerangan dinilai berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dan mengancam keselamatan warga.
Menurut Abdurrahman, terdapat dua jenis PJU yang terpasang, yakni yang bersumber dari jaringan listrik PLN dan PJU berbasis tenaga surya (solar cell). Namun di lapangan, banyak PJU solar cell yang rusak total dan tidak lagi berfungsi, termasuk di titik yang berdekatan dengan lokasi kecelakaan beberapa waktu lalu.
“Kami berharap dinas terkait segera mengambil langkah. PJU ini merupakan aset dari balai. Jika pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab daerah, maka penerangan di sepanjang jalur arah timur minimal harus segera dinyalakan kembali,” tegas Abdurrahman, Selasa (4/2/2026).
Ia juga menyoroti PJU yang tersambung dengan jaringan PLN. Menurutnya, persoalan teknis seharusnya tidak lagi menjadi kendala karena sebagian besar infrastruktur pendukung sudah tersedia.
“Tiang dan kabel jaringan sudah ada, tinggal penggantian armatur lampu. Bahkan fasilitas seperti mobil forklift dan material jaringan juga tersedia. Artinya tidak ada alasan untuk menunda,” ujarnya.
Keluhan soal penerangan jalan, lanjut Abdurrahman, selalu muncul dalam setiap kunjungan kerja Komisi II ke kelurahan dan desa. Bagi masyarakat, PJU bukan sekadar fasilitas, tetapi kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keamanan dan aktivitas ekonomi warga pada malam hari.
Terkait kemitraan dengan dinas teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, ia meminta pimpinan OPD lebih proaktif turun ke lapangan serta menyiapkan usulan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program dari kementerian sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana daerah memiliki kreativitas dan ketegasan dalam menindaklanjutinya. Jangan hanya sebatas bicara,” katanya.
Abdurrahman menekankan pentingnya percepatan pengusulan program sejak awal tahun agar dapat segera diproses oleh pemerintah pusat dan direalisasikan dalam bentuk pembangunan nyata.
“Harus ada ketegasan, bukan hanya wacana. Masyarakat menunggu langkah konkret, bukan janji yang berulang,” pungkasnya. (@b)
