TIDORE – DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti tren kenaikan harga bahan pokok yang mulai terjadi menjelang Ramadan. Lembaga legislatif meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pengendalian distribusi sekaligus menjamin ketersediaan stok di pasaran agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) bersama instansi terkait untuk menyiapkan langkah konkret. Upaya itu meliputi pengawasan distribusi hingga memastikan bahan pokok tersedia merata di kios, toko, maupun pasar tradisional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurahman Arsyad, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di delapan kecamatan guna melihat kondisi riil di lapangan, termasuk peredaran bahan pangan.
“Kami sudah turun langsung ke sejumlah kios dan toko di delapan kecamatan. Dari hasil pemantauan tersebut, Tidore tidak termasuk dalam wilayah peredaran jenis-jenis beras oplosan sebagaimana data yang kami terima,” ujar Abdurahman, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan harus diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan agar kenaikan harga dapat dikendalikan.
“Harga cenderung naik ketika stok berkurang. Karena itu menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar dan kios menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Selain menjamin stok, Abdurahman juga meminta Disperindagkop dan UMKM memiliki basis data yang akurat terkait tingkat konsumsi masyarakat. Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar perencanaan sehingga ketersediaan bahan pokok tetap terjaga hingga Ramadan dan Idulfitri.
Dari hasil pemantauan lapangan, kenaikan harga saat ini lebih dominan terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan bawang. Pasokan ketiga komoditas tersebut mulai terbatas sehingga memicu kenaikan harga.
“Jika stok di dalam daerah tidak mencukupi, maka harus didatangkan dari luar. Ketika pasokan tanaman hortikultura berkurang, peluang terjadinya kenaikan harga memang tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Karena itu, Komisi II menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Disperindagkop dan UMKM dengan Dinas Pertanian. Sinergi kedua OPD tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga.
“Dengan sinergi yang baik, kami berharap kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan tetap dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat,” pungkas Abdurahman. (@b)
