Loloda – Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Halmahera Utara pada 6–9 Januari 2026 meninggalkan jejak kerusakan serius. Sejumlah jembatan penghubung dan ruas jalan vital ambruk, terputus, bahkan hanyut ke laut. Kondisi ini praktis melumpuhkan akses darat masyarakat dari wilayah Galela dan Loloda Utara menuju pusat kabupaten.
Tidak hanya daerah, peristiwa ini juga menyentuh hingga pemerintah pusat. Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU, T. Maksai Saputra, pada 14 Januari 2026, turun langsung ke sekitar Sungai Aru untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan jembatan.
Merespons situasi tersebut, Tim Penanganan Darurat Provinsi Maluku Utara kembali turun langsung ke lapangan, Sabtu 7 Februari 2026. Tim dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, Fehby Alting, bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Daniel Panannangan, dan Anggota DPRD Aksandri Kitong.
Perjalanan tim dimulai sejak Jumat 6 Februari 2026 dari Ternate menuju Sofifi menggunakan speed boat, kemudian dilanjutkan perjalanan darat ke Tobelo. Keesokan harinya, tepat pukul 08.30 WIT, rombongan bergerak menyusuri titik-titik kerusakan infrastruktur.
Titik awal peninjauan berada di Jembatan Ake Aru. Oprit jembatan ini tidak mampu menahan terjangan banjir, menyebabkan bagian kiri dan kanan sepanjang hampir 70 meter terlepas dari badan jembatan. Akibatnya, jalur Negidiho–Lapi dan Lapi–Darume terputus total menjadikannya isolasi akses bagi ribuan warga.
Kepala BPBD Fehby Alting menegaskan, begitu laporan kerusakan diterima, Sherly Tjoanda Laos langsung memerintahkan penanganan darurat lintas instansi.
“Ibu Gubernur mengambil keputusan untuk bergerak cepat. Akses harus dibuka agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa kembali berjalan,” ujar Fehby di sela peninjauan.
Kolaborasi Lintas Instansi Menembus Medan Ekstrem
Monitoring lapangan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan tanpa hambatan. Pemerintah Provinsi membuka akses sementara dengan penimbunan badan oprit, sementara Balai Wilayah Sungai Maluku Utara membangun bronjong penahan aliran air. Di sisi lain, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara bertugas membangun kembali oprit permanen di kiri dan kanan jembatan.
Dari Ake Aru, rombongan bergerak ke Jembatan Ake Sakita sepanjang delapan meter yang ambruk akibat derasnya arus. Penanganan darurat telah dilakukan dan jembatan kini kembali bisa dilalui. Tak jauh dari lokasi tersebut, Jembatan Ake Pitao dengan panjang total 15 meter juga mengalami kerusakan parah nyaris separuh badan jembatan tergerus. Meski demikian, akses darurat berhasil dibuka.
Medan semakin menantang saat rombongan memasuki jalur tanah di Loloda Utara. Jalan rusak, kali tanpa jembatan, hingga kondisi cuaca yang masih diguyur hujan memaksa rombongan berganti kendaraan. Dua mobil Innova tak mampu melanjutkan perjalanan, sehingga tim berpindah ke kendaraan bak terbuka demi menjangkau titik-titik terdampak berikutnya.
Pukul 13.10 WIT, tim tiba di ruas Jalan Posi-Posi yang longsor. Peninjauan difokuskan pada stabilitas lereng dan efektivitas penanganan sementara. Lima belas menit kemudian, rombongan mencapai Desa Pacao—lokasi jembatan yang putus total dan terseret banjir hingga ke laut.
Suara Warga dan Pengawasan Politik di Lapangan
Bagi warga Desa Pacao, kerusakan jembatan bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan. Amrul Walanda, warga setempat yang rumahnya hanya berjarak sekitar 30 meter dari jembatan, menyaksikan langsung detik-detik ambruknya akses tersebut.
“Hujan dua malam itu deras sekali. Awalnya jembatan masih utuh, lalu air datang kuat dan semua habis didobrak,” ucapnya.
Ia bersyukur pemerintah provinsi bersama BPBD dan PUPR bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Meski sempat terjadi keterlambatan karena prioritas perbaikan dimulai dari Ake Aru, warga tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan, sembari berharap segera dibangun jembatan permanen.
Peninjauan lapangan ini juga diawasi langsung anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong. Ia memastikan setiap tahapan tanggap darurat berjalan cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi agar pekerjaan ini selesai dan benar-benar bisa diakses masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Rangkaian peninjauan berakhir di Desa Pacao karena kondisi cuaca dan jalan yang semakin memburuk. Meski demikian, tim teknis dari BPBD dan PUPR tetap melanjutkan pengukuran detail kerusakan jalan dan jembatan hingga ke wilayah Darume.
Di tengah tantangan medan dan cuaca, penanganan darurat banjir Halmahera Utara menjadi gambaran nyata pentingnya kehadiran negara tidak hanya melalui kebijakan, tetapi lewat kerja lapangan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.(Red)
