TIDORE – Setahun sudah Sherly Tjoanda Laos memimpin Provinsi Maluku Utara. Di Bumi Moloku Kie Raha, satu tahun bukan sekadar penanda waktu, melainkan cermin arah kebijakan, ketegasan mengambil keputusan, dan kesediaan mendengar suara rakyat hingga ke pelosok.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Sherly menegaskan satu komitmen: pemerintah harus hadir secara nyata. Kehadiran itu diterjemahkan melalui kunjungan langsung ke daerah-daerah, memantau layanan pendidikan, memastikan rumah sakit beroperasi optimal, serta meninjau infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan warga. Baginya, kerja pemerintahan tidak cukup di balik meja—ia memilih turun, melihat, lalu bertindak.
Dalam sejumlah agenda kerja, Sherly kerap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan harus terasa manfaatnya. Respons cepat terhadap aduan publik dan evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi perangkat daerah menjadi bagian dari pola kerja yang dibangun selama satu tahun terakhir.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Sherly mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik. Transparansi pengelolaan APBD menjadi prioritas. Indikator capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi disebut bergerak dari zona kuning menuju zona hijau—sebuah sinyal bahwa upaya pencegahan korupsi dijalankan secara sistematis. Seluruh OPD diinstruksikan bekerja profesional, terukur, dan berbasis kinerja.
Kepemimpinan yang responsif juga tampak dalam penanganan isu-isu strategis, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan layanan kesehatan, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM lokal. Koordinasi lintas sektor dipercepat agar persoalan tidak berlarut. Pemerintah provinsi berupaya memastikan setiap tantangan dijawab dengan langkah konkret dan terukur.
Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin, menilai gaya kepemimpinan Sherly menghadirkan semangat baru dalam birokrasi. Pendekatan yang komunikatif dan terbuka dinilai memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga pusat. Dalam beberapa kunjungan ke kementerian, menurutnya, terbangun komunikasi aktif yang berdampak pada dukungan program pembangunan daerah.
“Ini pesona kepemimpinan yang membawa aura positif bagi pembangunan daerah,” ujar Ridwan.
Memasuki tahun kedua, harapan publik bertumpu pada konsistensi dan keberlanjutan program. Di tanah Moloku Kie Raha, kepemimpinan bukan hanya soal momentum awal, melainkan tentang jejak panjang yang mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi masyarakat di seluruh penjuru Maluku Utara. (red)
