TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun 2025–2026.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kepada DPRD Kota Tidore sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa LKPJ 2025 mencakup seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tahun 2025 menjadi momentum strategis karena merupakan tahun transisi sekaligus awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi ‘Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju, dan Berkelanjutan untuk Semua’,” ujarnya.
Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan hasil sangat baik. Rata-rata capaian indikator mencapai 100,49 persen. Sektor infrastruktur menjadi penyumbang utama dengan realisasi 89,11, melampaui target 85,00 atau sebesar 104,84 persen.
Selain itu, indikator demokrasi daerah dan reformasi birokrasi juga menunjukkan presisi tinggi, masing-masing dengan capaian 99,99 persen dan 99,76 persen.
Namun demikian, sejumlah indikator masih memerlukan perhatian serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,91, masih di bawah target 74,88, meski tetap dalam kategori sangat baik.
Tantangan juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,30 persen dari target 4,2 persen. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,02 persen, lebih tinggi dari target 3,33 persen, sementara angka kemiskinan tercatat 6,54 persen, sedikit di atas target 6,20 persen.
Di sektor lingkungan, indeks risiko bencana meningkat signifikan menjadi 241,25, jauh melampaui target 161,25. Kondisi ini, menurut Wali Kota, merupakan fenomena yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,18 tahun dari target 10,56 tahun, menunjukkan rata-rata penduduk Tidore menempuh pendidikan hingga kelas X SMA.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk melakukan percepatan pada tahun 2026, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat penyesuaian transfer ke daerah dalam APBN.
“Kami dihadapkan pada dilema antara memenuhi janji pembangunan dan keterbatasan anggaran, di mana sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, khususnya PPPK,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Muhammad Sinen berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan arah pembangunan ke depan.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi mewujudkan kemajuan nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh 23 dari 25 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta insan pers. (@b)
