Ternate – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Nazlatan Ukhra Kasuba bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kakanwil Kemenkum Malut), Budi Argap Situngkir (BAS) membahas program strategis pemerintah.
Nazlatan menyatakan dukungannya atas program serta visi dan misi Presiden, khususnya di bidang perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan peran pos bantuan hukum (Posbankum), koperasi merah putih, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan program lainnya untuk mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Tiga program Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menjadi perhatian kami. Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara. Kami meyakini program-program tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan Koperasi Merah Putih,” terangnya.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026) menyampaikan apresiasi atas sinergi Komisi I DPRD Maluku Utara sebagai mitra strategis mendukung program pemerintah.
Argap menyampaikan program strategis Kemenkum Malut di antaranya meliputi pelayanan hukum baik kekayaan intelektual maupun administrasi hukum umum, layanan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu, harmonisasi regulasi, dan strategi kebijakan.
“Program strategis tersebut mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat Maluku Utara, khususnya berbasis sumber daya unggulan masyarakat,” terang Argap.
Kemenkum Malut, lanjutnya, terus memperkuat peran koperasi merah putih melalui merek kolektif, pembentukan badan hukum perseroan perorangan, layanan AHU, untuk mendukung masyarakat, pelaku usaha, pelaku seni, dan seluruh pihak agar semakin maju dan produktif.
Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvian turut menyampaikan urgensi layanan hukum di Malut. Sementara, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana mengungkapkan peran sentral Posbankum, harmonisasi produk hukum daerah, dan strategis kebijakan yang berdampak positif dalam akselerasi tujuan pembangunan.
Dengan pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)
