TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai menjalani pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara. Pemeriksaan ini resmi dimulai setelah tim BPK diterima langsung Wali Kota Muhammad Sinen di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026).
Didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, dan jajaran OPD, Wali Kota menegaskan pentingnya dukungan penuh seluruh perangkat daerah selama proses audit berlangsung.
Ia meminta seluruh OPD tidak mempersulit akses data dan aktif berkoordinasi dengan tim pemeriksa. Menurutnya, kelancaran proses audit sangat bergantung pada keterbukaan dan kecepatan respons dari setiap instansi terkait.
“Intinya memudahkan tim BPK dalam bekerja. Komunikasi harus lancar dan semua kebutuhan pemeriksaan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Tim BPK dijadwalkan berada di Tidore Kepulauan selama hampir satu bulan. Karena itu, peran Inspektorat, BPKAD, hingga Sekretariat DPRD dinilai krusial dalam memastikan seluruh dokumen dan administrasi tersedia tepat waktu.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
Penilaian tersebut mencakup kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Ruang lingkup audit meliputi seluruh komponen utama laporan keuangan, mulai dari laporan realisasi anggaran hingga catatan atas laporan keuangan.
BPK juga mencatat progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemkot Tidore hingga Semester II 2025 telah mencapai 77,60 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah.
Pemeriksaan ini menjadi penentu penting bagi capaian opini laporan keuangan Pemkot Tidore Kepulauan tahun anggaran 2025. (@b)
