Ternate – Dua pekan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Pulau Mayau, Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, jejak bencana masih terlihat jelas. Retakan pada dinding rumah, plafon roboh, bangunan ibadah rusak, dan ratusan warga yang masih bertahan di pengungsian menjadi potret nyata bahwa fase tanggap darurat belum sepenuhnya usai.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai bergerak masuk ke tahap berikutnya, pemulihan infrastruktur dasar dan fasilitas sosial. Salah satu fokus utama adalah bangunan gereja yang rusak di empat kelurahan di Pulau Mayau.
Atas arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara langsung menurunkan tim teknis untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan bangunan serta menyiapkan pola penanganannya.
Langkah cepat itu dilakukan tak lama setelah kunjungan Gubernur Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan unsur Forkopimda ke lokasi pengungsian di Kelurahan Mayau pada 11 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, gubernur melihat langsung kondisi warga sekaligus kerusakan sejumlah gereja yang menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat.
Menembus Gelombang Tinggi ke Pulau Terluar
Perintah gubernur segera ditindaklanjuti Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar. Ia menugaskan tim teknis yang dipimpin Hamza Marsaoly untuk bergerak menuju Batang Dua.
Perjalanan menuju pulau terluar Kota Ternate itu bukan tanpa tantangan. Tim bertolak dari Pelabuhan Dufa-Dufa, Ternate, menggunakan speedboat sekitar pukul 09.00 WIT. Gelombang tinggi di laut sempat menghadang, namun tidak menyurutkan langkah mereka.
Sekitar pukul 13.20 WIT, tim tiba di Batang Dua dan langsung memulai pemeriksaan lapangan.
Lokasi pertama yang diperiksa adalah Gereja Kalvari di Kelurahan Bido. Bangunan berukuran 12 x 31 meter itu mengalami kerusakan berat pada lantai dan dinding keramik di lantai satu maupun dua. Tim juga menemukan retakan pada dinding, kolom bangunan, serta kerusakan di bagian lantai belakang.
Bagi warga Bido, gereja itu bukan sekadar bangunan ibadah. Gereja Kalvari diresmikan pada 2017 dan dibangun secara swadaya. Setiap keluarga saat itu memberikan iuran bervariasi, mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta per tahun.
Dari Bido, tim bergerak ke Kelurahan Mayau. Selain meninjau lokasi pengungsian, mereka memeriksa Gereja Protestan Maluku yang mengalami kerusakan berat. Bangunan seluas sekitar 792,3 meter persegi itu rusak pada bagian depan dan interior, dengan dampak yang menjalar hampir ke seluruh konstruksi.
Pemeriksaan kemudian berlanjut ke Kelurahan Lelewi. Di Gereja Kalvari Jemaat Imanuel Lelewi, tim menemukan kerusakan serius pada dinding belakang, plafon, dan rangka atap yang patah. Panggung utama serta perlengkapan gereja juga rusak parah.
Sementara di Gereja GPDI Lelewi, plafon dilaporkan rusak total, dinding retak, dan balok konstruksi mengalami kerusakan. Adapun Gereja Bethel Lelewi mengalami kerusakan lebih ringan berupa retakan dinding.
Tim lalu kembali ke Mayau untuk memeriksa Gereja Bethel Indonesia. Bangunan semi permanen itu mengalami kerusakan berat, terutama pada dinding belakang yang roboh.
Kerusakan gereja di Pulau Mayau memiliki makna lebih besar dari sekadar persoalan fisik bangunan. Di pulau-pulau kecil, gereja kerap menjadi pusat aktivitas sosial, ruang berkumpul warga, hingga lokasi penguatan solidaritas saat bencana terjadi.
Karena itu, percepatan penanganan fasilitas ibadah dinilai penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat.
Plt Kadis PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memetakan tingkat kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan.
“Tujuan pemeriksaan untuk melakukan identifikasi kerusakan bangunan akibat bencana serta pola penanganannya, sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat korban bencana dapat kembali seperti sediakala,” ujar Risman.
Di sisi lain, trauma warga belum sepenuhnya hilang. Ketua RT 04 Kelurahan Lelewi, Osboron Bale, mengatakan sebagian masyarakat masih memilih tinggal di pengungsian karena khawatir gempa susulan.
Pada siang hari, sebagian warga kembali ke rumah untuk melihat kondisi bangunan. Namun saat malam tiba, mereka memilih kembali ke tenda atau posko darurat.
“Walaupun gempa begitu kuat tapi tidak ada korban jiwa. Jadi sekarang sudah berada di depan gereja ini dan ada gereja yang rusak berat dan ada yang retak,” kata Osboron.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah, terutama setelah kunjungan gubernur yang langsung diikuti penurunan tim teknis.
“Alhamdulillah setelah kunjungan ibu gubernur dan melihat langsung kondisi di sini, tim hari ini datang cek dan langsung ukur kerusakan. Kami tentu memberikan apresiasi, semoga dapat dibantu,” ujarnya.
Di Kelurahan Lelewi sendiri terdapat sekitar 130 kepala keluarga dengan jumlah penduduk lebih dari 300 jiwa.
Gempa 2 April 2026 menyebabkan sekitar 200 rumah warga rusak, mulai kategori ringan, sedang, hingga berat. Sebanyak 2.349 warga terpaksa mengungsi dan tersebar di 30 titik pengungsian.
Distribusi bantuan ke wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Akses laut dan kondisi cuaca membuat pengiriman logistik harus dilakukan bertahap.
Gubernur Sherly Tjoanda menyebut hingga kini kapal Basarnas telah tiga kali mengirim bantuan ke Batang Dua.
“Jadi dari kejadian sampai sekarang, sudah tiga kali trip kapal dari Basarnas membawa bantuan. Sudah hampir 200-an kasur dibawa, tapi memang masih kurang. Hari ini dibawa 50, masih ada stok di Ternate 100-an lagi. Total kekurangan tadi infonya sekitar 250 yang harus dikirimkan lagi ke sini,” kata Sherly.
Selain kasur, pemerintah juga menyalurkan lima ton beras. Sebelumnya, bantuan berupa gula, minyak goreng, mi instan, pakaian, obat-obatan, selimut, serta perlengkapan bayi dan anak juga telah dikirim.
Ujian Pemerataan di Wilayah Kepulauan
Bencana di Pulau Mayau menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan di Maluku Utara tak cukup diukur dari pusat kota. Pulau-pulau kecil dan wilayah terluar membutuhkan respons cepat, infrastruktur tangguh, serta sistem logistik yang adaptif terhadap kondisi geografis.
Bagi warga Mayau, pemulihan bukan hanya soal membangun kembali tembok yang retak atau atap yang roboh. Pemulihan berarti mengembalikan rasa aman, menghidupkan kembali ruang ibadah, dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.(**)
