TIDORE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan, Selasa, 21 April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan terkait dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang tengah didalami.
Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Sabar Evrianto Batubara, mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan penetapan resmi yang telah dikantongi penyidik. Dasar hukum tersebut mencakup Surat Perintah Penggeledahan Nomor Print-149/Q.2.11/Fd.2/04/2025 serta izin dari Pengadilan Negeri Soasio melalui Penetapan Nomor 10/PenPid.B-GLD/2026/PN SOS.
“Penggeledahan ini kami lakukan untuk mencari alat bukti pendukung dugaan perbuatan melawan hukum. Dari hasil kegiatan hari ini, kami telah menemukan sejumlah dokumen yang kami maksud, termasuk surat-menyurat dan satu unit komputer,” ujar Sabar kepada wartawan.
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyasar sejumlah ruangan strategis, di antaranya ruang keuangan, ruang umum, serta ruang data. Ketiga ruangan ini dinilai berkaitan langsung dengan administrasi dan pengelolaan anggaran di lingkungan KPU.
Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan ratusan dokumen yang terdiri dari berbagai berkas administrasi. Dokumen tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta sejumlah bukti transaksi.
Selain itu, satu unit komputer turut disita karena diduga menyimpan data penting terkait perkara yang sedang diselidiki. “Di dalam komputer itu terdapat file-file, di antaranya kwitansi hotel dan dokumen lainnya. Beberapa di antaranya terkait hotel di Jakarta dan Ternate,” kata Sabar.
Meski sejumlah barang bukti telah diamankan, Kejari Tidore Kepulauan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Penyidik, kata Sabar, masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Untuk penetapan tersangka, masih kita dalami,” ujarnya singkat.
Penggeledahan di kantor penyelenggara pemilu tingkat daerah ini menjadi perhatian publik. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas dugaan yang diselidiki, sekaligus menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga publik di Kota Tidore Kepulauan. (@b)
