TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mempercepat langkah penguatan basis data sosial dan ekonomi melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) serta Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (28/4/2026) ini menegaskan pentingnya validitas data sebagai fondasi kebijakan.
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal memimpin langsung sosialisasi yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, hingga operator desa/kelurahan se-Tidore
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan, khususnya PBI.
“Data yang akurat menjadi kunci. Saya minta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat koordinasi serta memastikan pendataan PKH yang belum 100 persen segera dituntaskan. Ini penting agar verifikasi lapangan oleh BPS berjalan efektif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS agar proses pemutakhiran data berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sensus ekonomi dan kroscek lapangan terkait iuran BPJS membutuhkan data valid. Tanpa itu, kebijakan bisa meleset. Karena itu, kolaborasi menjadi keharusan,” tambahnya.
Sementara itu, Oki Afrizal menjelaskan bahwa Ground Check BPJS PBI merupakan langkah verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Tujuannya agar data PBI valid, akurat, dan mutakhir. Dengan begitu, bantuan iuran BPJS hanya diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi serius jika pembaruan data tidak dilakukan secara menyeluruh, termasuk potensi penonaktifan peserta BPJS PBI yang justru dapat merugikan masyarakat.
“Kami harap seluruh desa dan kelurahan segera menuntaskan pembaruan data hingga 100 persen. Peran operator sangat krusial dalam mendukung proses ini,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya dalam membangun sistem data yang presisi, sebagai dasar kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. (@b)
