TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan skema kontrak payung untuk penyelenggaraan berbagai event dan festival daerah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengefisienkan belanja daerah sekaligus menyamakan standar penganggaran kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan pedoman penyelenggaraan event daerah yang berlangsung di Aula VIP Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Selasa (14/7).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, didampingi Plt Kepala Biro Umum Asrul Gandi, Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Abdul Karim, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Samsuddin mengatakan, penyusunan pedoman ini bertujuan menyatukan pola penganggaran kegiatan yang selama ini dilakukan masing-masing OPD. Dengan adanya standar yang sama, pemerintah dapat menghindari perbedaan harga untuk pengadaan barang dan jasa dengan spesifikasi serupa.
“Kita berkoordinasi untuk menyatukan penganggaran terkait event. Tujuannya agar semua punya standar yang sama. Apalagi kalau menyewa peralatan dengan spesifikasi yang sama, kita berharap harganya bisa sesuai dengan standar yang ada,” kata Samsuddin usai rapat.
Menurut dia, penyamaan standar tersebut menjadi fondasi penting sebelum pemerintah menerapkan sistem kontrak payung dalam pengadaan kebutuhan event daerah.
Melalui mekanisme itu, Pemprov Malut berharap dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif sekaligus memberikan kepastian dalam proses pengadaan.
“Oleh karena itu, akhir dari rapat ini mudah-mudahan bisa dibuat kontrak payung dengan standar yang lebih efisien. Arahnya ke sana,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Adpim Setda Malut, Abdul Karim, menjelaskan bahwa kontrak payung akan memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap OPD dalam merancang kegiatan dan menyusun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, sistem tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk menemukan harga yang lebih efisien tanpa mengabaikan kualitas layanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event.
“Kegiatan ini targetnya adalah memudahkan para PPK untuk merumuskan kegiatan event-event di Provinsi Maluku Utara, sehingga menemukan harga terendah,” kata Abdul Karim.
Ia menambahkan, kontrak payung tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
“Kontrak payung ini bagian dari solusi, bagaimana event-event di Maluku Utara bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Pemprov Malut menargetkan kebijakan tersebut mulai diterapkan tahun ini. Pemerintah daerah optimistis skema baru itu dapat segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda daerah.
“Mulai tahun ini. Direncanakan tahun ini,” ujar Abdul Karim.
Penerapan standar penganggaran dan kontrak payung diharapkan mampu menekan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, khususnya pada sektor jasa event organizer, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).(@b)
