Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara tak ingin keterbatasan fiskal menjadi alasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berhenti. Di tengah ruang anggaran yang semakin sempit, pemerintah daerah memilih mencari cara lain: menekan biaya konstruksi tanpa mengorbankan umur dan fungsi bangunan.
Arahan itu datang dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara kini mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari desain pekerjaan yang lebih efisien, sekaligus memenuhi standar teknis.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menemui Tim Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pertemuan itu membahas kondisi sejumlah jembatan di Maluku Utara, kebutuhan penanganan, hingga pilihan konstruksi yang dapat diterapkan dengan biaya lebih rasional.
“Ibu gubernur berkomitmen membangun infrastruktur jalan dan jembatan, meskipun keterbatasan anggaran, sehingga kita perlu mencari bentuk pekerjaan jembatan yang ekonomis namun tetap bertahan lama,” kata Risman.
Bagi Maluku Utara, persoalan infrastruktur bukan semata perkara membangun atau memperbaiki jalan. Karakter daerah yang berupa kepulauan membuat konektivitas menjadi persoalan ekonomi sekaligus sosial. Jalan dan jembatan menentukan seberapa mudah masyarakat mengakses pusat pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, hingga kawasan produksi.
Karena itu, pemerintah provinsi berupaya menghindari pola pembangunan yang hanya mengejar penyelesaian fisik. Keterbatasan anggaran justru dipakai sebagai alasan untuk mencari teknologi, metode konstruksi, dan desain yang lebih tepat.
Kementerian PU dinilai memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Selain sebagai pembina sektor konstruksi, kementerian menjadi rujukan pemerintah daerah dalam penerapan standar teknis, teknologi, dan inovasi pembangunan.
Ketua Tim Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Astuti Koos Wardhani, menyambut koordinasi tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat melihat adanya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
“Kami lihat ibu gubernur sangat konsentrasi dengan infrastruktur, tentu kami akan berikan dukungan sesuai apa yang disampaikan Kadis PUPR,” ujar Astuti.
Mengejar Dukungan Pusat
Strategi efisiensi tidak berhenti pada desain konstruksi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mencari ruang pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian PU, Risman membahas peluang dukungan melalui program Instruksi Jalan Daerah atau IJD. Ia berdiskusi dengan Kasubdit Wilayah II C, Sefnath Womsiwor, dan Ketua Tim Khusus Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Taruna Jaya.
Taruna mengatakan pemerintah pusat telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan daerah di Maluku Utara sejak 2023. Sejumlah ruas jalan di Pulau Taliabu dan Weda masuk dalam skema dukungan tersebut, termasuk jalan yang berkaitan dengan konektivitas kawasan industri.
“Untuk Maluku Utara sebenarnya sudah, dari tahun 2023 sudah cukup banyak jalan daerah yang dibantu dan dibangun, seperti di Taliabu, kemudian di daerah Weda,” kata Taruna.
Untuk 2026, sedikitnya tiga usulan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dikoordinasikan dengan Kementerian PU.
Usulan itu meliputi ruas jalan Halmahera Utara menuju Galela dan Sitimiro untuk penanganan pascabencana banjir, dua ruas jalan provinsi di kawasan Sofifi, serta ruas jalan di Kao.
Usulan tidak hanya datang dari pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara juga memasukkan sejumlah kebutuhan pembangunan jalan ke dalam sistem informasi usulan jalan daerah atau SITIA.
Menurut Taruna, hampir seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara telah menyampaikan usulan. Namun masuknya proposal belum otomatis berarti proyek akan dibangun.
Kunci akhirnya tetap berada pada kemampuan fiskal pemerintah pusat.
“Usulan-usulan itu sudah masuk. Nah, tinggal kita nanti tergantung dari alokasi dana dari Bappenas dan pemerintah, Kementerian Keuangan, seberapa besar,” ujarnya.
Di titik inilah persoalan pembangunan infrastruktur Maluku Utara menjadi lebih kompleks. Kebutuhan jalan dan jembatan terus bertambah, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Pemerintah daerah harus memilih antara menunggu ruang fiskal membesar atau mencari sumber pembiayaan dan metode pembangunan yang lebih efisien.
Infrastruktur dan Biaya Ekonomi
Bagi pemerintah provinsi, menunda pembangunan bukan pilihan yang bebas biaya.
Jalan yang rusak atau jembatan yang belum memadai dapat memperpanjang waktu tempuh, meningkatkan ongkos distribusi barang, serta memperlebar jarak antarwilayah. Di daerah kepulauan seperti Maluku Utara, persoalan konektivitas juga berkaitan dengan akses masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.
Karena itu, hasil koordinasi dengan Kementerian PU akan menjadi bahan bagi Dinas PUPR untuk menyusun prioritas pembangunan.
Risman mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan infrastruktur yang tepat sasaran dan memiliki daya tahan panjang.
Pendekatan serupa kemudian dibawa Dinas PUPR Maluku Utara ke ranah pengadaan.
Sehari setelah bertemu jajaran Kementerian PU, Risman melanjutkan koordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Pertemuan tersebut diarahkan untuk membahas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara.
Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Ir. Hardi Afriansyah, menerima langsung kedatangan Risman.
Pertemuan dengan LKPP menjadi bagian lain dari upaya pemerintah daerah memperketat efisiensi. Jika Kementerian PU menjadi tempat berkonsultasi mengenai aspek teknis pembangunan, LKPP menjadi rujukan dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan dapat menghasilkan belanja yang efektif.
Dengan dua jalur itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencoba membangun strategi di tengah tekanan anggaran: bukan menghentikan pembangunan, melainkan mengubah cara membangunnya.
Tantangannya adalah memastikan kata “hemat” tidak berujung pada kualitas yang lebih rendah. Sebab bagi wilayah kepulauan, infrastruktur yang murah tetapi cepat rusak justru bisa menjadi biaya baru yang lebih mahal.
Pemerintah provinsi kini menghadapi pekerjaan ganda: mencari sumber pembiayaan, menentukan prioritas, memilih teknologi yang sesuai, sekaligus memastikan setiap proyek memiliki umur layanan yang panjang.
Bagi Sherly Tjoanda, persoalannya bukan sekadar berapa banyak jalan dan jembatan yang dapat dibangun. Yang lebih penting adalah bagaimana keterbatasan anggaran tidak membuat konektivitas Maluku Utara kembali tertinggal.(@b)
