Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai memperkuat langkah menghadapi penilaian Adipura dengan mengevaluasi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah. Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Ekspose Kinerja Pengelolaan Sampah Menuju Adipura yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani, Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Kamis (27/8/2026).
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudy Ipaenin, saat membacakan sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan, mengatakan Adipura bukan sekadar penghargaan bagi daerah. Lebih dari itu, Adipura telah menjadi bagian dari perjalanan Tidore dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan.
Tidore Kepulauan tercatat telah meraih Piala Adipura sebanyak 10 kali. Delapan penghargaan di antaranya diraih secara berturut-turut pada 2009 hingga 2016, kemudian kembali diperoleh pada 2018 dan terakhir pada 2023.
“Adipura telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan, bahkan telah menjadikan identitas dan kebanggaan daerah ini,” kata Rudy.
Ia menyebut, pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan visi Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju dan berkelanjutan untuk semua.
Menurutnya, visi tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Kota yang aman dan nyaman, kata dia, harus ditopang lingkungan yang bersih, sehat dan tertata.
“Terwujudnya visi tersebut salah satunya melalui pengelolaan sampah yang baik,” ujarnya.
Meski memiliki pengalaman panjang dalam mempertahankan kebersihan kota, Rudy mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang pelayanan persampahannya belum optimal.
Karena itu, ia meminta persoalan sampah tidak hanya dibebankan kepada DLH. Peran kecamatan dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan kondisi persampahan di wilayah masing-masing.
“Kita juga harus jujur melihat kondisi kita. Masih ada wilayah dan lokasi di Kota Tidore Kepulauan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan secara optimal,” katanya.
Rudy menegaskan, camat dan lurah harus mengetahui secara langsung persoalan persampahan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
“Persampahan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia berharap ekspose tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan evaluasi semata. Setiap persoalan yang ditemukan harus ditindaklanjuti melalui perbaikan di lapangan.
Menurut Rudy, keberhasilan Tidore dalam meraih Adipura pada masa lalu menjadi modal penting untuk kembali merebut penghargaan tersebut.
“Kegiatan ini harus dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan. Peserta diharapkan mengikuti dengan serius dan menindaklanjutinya, sebab bagi Kota Tidore Kepulauan, persoalan Adipura sangat penting. Target 2027, Kota Tidore Kepulauan harus kembali meraih Adipura,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku Dr. Azri Rasul, pimpinan OPD terkait, para camat, lurah se-Pulau Tidore, pengelola TPS3R, Bank Sampah Induk, komunitas lingkungan serta dunia usaha.(@b)
