TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melepas 80 imam masjid dari 10 kabupaten/kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci, Senin malam, 7 September 2026.
Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe secara terbuka menjelaskan skema efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah untuk memperluas jumlah penerima program umrah.
Sarbin mengatakan, kuota umrah bagi para tokoh agama, mulai dari imam, ustaz hingga juru mudi, mengalami peningkatan. Pada awalnya, pemerintah daerah hanya menyiapkan kuota sekitar 60-70 orang.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, kuota tersebut ditingkatkan menjadi 80 orang.
Namun, penambahan kuota itu harus disiasati dengan menyesuaikan sejumlah komponen pembiayaan. Salah satunya adalah durasi pelaksanaan ibadah umrah dan uang saku yang diterima para jemaah.
“Angkanya naik, dengan kata lain ada pengurangan hari pelaksanaan ibadah umrah selama di Arab Saudi, termasuk uang saku yang juga dibagi,” ujar
Sarbin di hadapan para jemaah dan sejumlah pejabat, termasuk Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara, Zaber Wahid.
Skema efisiensi juga diterapkan pada pembiayaan perjalanan dari daerah asal jemaah.
Pemprov Maluku Utara hanya menanggung akomodasi dan transportasi perjalanan dari Ternate menuju Jakarta hingga Arab Saudi. Sementara biaya transportasi maupun akomodasi dari kabupaten/kota asal menuju Ternate menjadi tanggung jawab masing-masing jemaah.
Sarbin mengakui skema tersebut sempat menimbulkan keluhan dari sejumlah calon jemaah yang berasal dari luar Ternate.
Ia bahkan mengungkap adanya calon jemaah dari Halmahera yang sempat berada di Ternate selama beberapa hari sebelum keberangkatan.
“Ada yang dari Halmahera kirim surat tidak dijawab: ‘Kami sudah dua hari, tiga hari di Ternate tapi tidak diurus.’ Nah, itu tidak bisa dijawab karena memang tidak diurus,” kata Sarbin.
Menurut dia, penjelasan mengenai skema pembiayaan tersebut penting disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Sarbin mengatakan, apabila seluruh biaya perjalanan dari daerah asal hingga Ternate ditanggung pemerintah, jumlah penerima program umrah justru akan berkurang.
“Kalau biaya dari daerah asal sampai Ternate kita tanggung juga, mungkin yang berangkat cuma 60, 40, atau bahkan tidak cukup. Tapi kita ingin lebih banyak yang berangkat, maka space tadi kita kurangi,” tuturnya.
Meski terdapat sejumlah penyesuaian, program tersebut tetap mendapat apresiasi dari para jemaah.
Salah satunya Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin, Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Halmahera Selatan.
Rusdi mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah umrah melalui program Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia mengatakan, selama ini kesempatan serupa memang pernah terdengar, tetapi baru kali ini dirinya mendapat panggilan untuk berangkat.
“Selama ini memang sudah ada iming-iming, tapi belum terpanggil. Alhamdulillah lewat program Ibu Gubernur Sherly dan Pak Wagub Sarbin, kami bisa berkesempatan ziarah ke Tanah Suci,” ungkap Rusdi.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tahun ini. Menurut Rusdi, perhatian terhadap para tokoh agama perlu terus diperluas, terutama bagi imam dan tokoh agama yang berada di pelosok Maluku Utara.
Dengan diberangkatkannya 80 imam dari 10 kabupaten/kota, program umrah Pemprov Maluku Utara diharapkan menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap para tokoh agama yang selama ini berperan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Di sisi lain, skema efisiensi yang diterapkan menunjukkan pemerintah daerah berupaya menjaga agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak penerima di tengah keterbatasan anggaran. (@b)
