TIDORE -Polemik mengenai penyebutan Tidore sebagai Kota Santri dan pembatasan aktivitas pada hari Jumat dinilai Jainuddin alias ZaiN sebagai bagian dari dinamika masyarakat dalam menyikapi sebuah gagasan pemerintah.
Menurut Jainuddin, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar. Masyarakat tidak harus selalu berada pada posisi yang sama dalam melihat sebuah kebijakan. Namun, ia meminta agar perbedaan tersebut tidak menutup ruang untuk melihat niat baik yang hendak diwujudkan.
“Tak harus semua orang sepakat. Yang terpenting, bagaimana kita saling mengingatkan untuk berbuat baik,” kata Jainuddin.
Ia menegaskan, pandangannya terhadap gagasan tersebut bukan berarti dirinya memberikan dukungan politik kepada Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen.
“Bahwasanya bukan berarti mendukung Wali Kota Tidore Muhammad Sinen,” ujarnya.
Bagi Jainuddin, posisi Muhammad Sinen sebagai kepala daerah memang membuat setiap kebijakan pemerintah terbuka untuk dikritisi. Kritik, kata dia, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan demokrasi.
Namun, kritik sebaiknya tidak sampai menghilangkan substansi dari sebuah ikhtiar yang diarahkan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih baik.
Jainuddin melihat gagasan yang berkaitan dengan penguatan kehidupan agama, sosial, adat dan budaya masyarakat Tidore perlu ditempatkan secara objektif.
Dalam khazanah Islam, menurut dia, konsep pembatasan waktu juga dikenal dalam berbagai konteks. Mulai dari batas waktu dalam urusan sosial atau muamalah, pembatasan waktu dalam pelaksanaan ibadah, hingga pengingat bahwa umur manusia memiliki batas.
“Paling tidak, sebagai wali kota, dengan ide atau gagasannya mungkin bisa mempersempit tindakan kita yang keluar dari kita sebagai orang Tidore, orang Islam, orang dengan adat dan budaya,” katanya.
Ia menyebut identitas Tidore sebagai bagian dari Kesultanan Tidore memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang kuat. Karena itu, upaya mengajak masyarakat memperkuat ibadah, menjaga silaturahmi serta tetap berada dalam koridor nilai agama, adat dan budaya, menurutnya, tidak semestinya dipertentangkan secara berlebihan.
“Karena di atas menyebutkan kita adalah Kesultanan,” ujarnya.
Jainuddin juga menanggapi pandangan bahwa penyematan label Kota Santri tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat Tidore menjadi lebih baik.
Menurut dia, sebuah label memang tidak otomatis mengubah perilaku seseorang. Identitas hanya akan memiliki makna ketika nilai yang terkandung di dalamnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia memandang kebijakan tersebut sebagai sebuah ikhtiar, bukan sebagai klaim bahwa seluruh masyarakat telah menjadi baik hanya karena menyandang identitas tertentu.
“Paling tidak menurut saya, Wali Kota Tidore dengan nawaitu yang mulia, dengan mengajak warga dalam hal berbuat baik, itu sudah benar,” ucapnya.
Ia mengatakan, manusia memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai persoalan. Karena itu, saling mengingatkan merupakan sesuatu yang alamiah dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saling mengingatkan sebagai manusia itu alami,” katanya.
Dalam kehidupan beragama, lanjut Jainuddin, manusia juga memiliki keterbatasan dalam memahami seluruh kehendak dan sifat Tuhan.
“Apalagi esensi sebagai manusia, kita diberikan terbatas pemahaman oleh Allah SWT,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan justru dapat menjadi ruang untuk saling mengingatkan selama dilakukan dengan niat yang baik dan tetap menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Ia pun tidak mempersoalkan munculnya berbagai tulisan maupun kritik di media sosial mengenai Kota Santri dan kebijakan pemerintah.
“Perdebatan bahkan tulisan yang beredar, itu adalah hak sebagai warga negara,” katanya.
Meski demikian, Jainuddin mengajak masyarakat tidak berhenti pada perdebatan mengenai label. Menurutnya, yang lebih penting adalah melihat tujuan dan dampak yang hendak dicapai dari sebuah kebijakan.
Ketika pemerintah meletakkan sebuah gagasan yang dinilai bertujuan mendorong masyarakat kepada kebaikan, kata dia, dukungan terhadap tujuan baik tersebut tetap dapat diberikan, sementara kritik terhadap hal-hal yang dinilai perlu diperbaiki juga tetap menjadi bagian dari ruang publik.
“Ketika pemerintah meletakkan sesuatu yang dianggap baik, bukankah kita wajib mendukung,” ujarnya.
Jainuddin menilai kecintaan terhadap daerah seharusnya menjadi titik temu di tengah perbedaan profesi, pemikiran maupun cara pandang masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita dengan profesi yang berbeda-beda, tapi saya percaya bahwa niat kita mencintai daerah ini, Kota Tidore Kepulauan,” katanya.
Ia berharap polemik mengenai Kota Santri maupun kebijakan pembatasan aktivitas pada hari Jumat tidak berkembang menjadi pertentangan yang justru menjauhkan masyarakat dari semangat membangun kehidupan yang lebih baik.
Bagi Jainuddin, masyarakat Tidore memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai agama, adat dan budaya yang telah menjadi bagian dari identitas daerah.
Ia kemudian mengingatkan kembali satu nilai yang menurutnya sangat dekat dengan kehidupan orang Tidore, yakni baku soninga—saling mengingatkan.
“Kiranya kita selalu saling mengingatkan. Kalau bukan kita, siapa lagi,” pungkasnya. (@b)
