Ternate – Puluhan tahun warga Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menunggu jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dan sentra aktivitas mereka. Jalan lingkar pulau selama bertahun-tahun lebih banyak hidup sebagai harapan daripada kenyataan.
Harapan itu kembali muncul ketika Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengunjungi Pulau Makian, Rabu, 23 September 2026. Bukan hanya datang menemui warga, Sherly membawa serta Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar, Kepala Inspektorat, Agus Riyanto, untuk melihat langsung persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Rombongan berangkat dari Pelabuhan Residen Ternate sekitar pukul 08.40 WIT menggunakan dua speedboat menuju Desa Daori. Kedatangan gubernur disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan hingga ke lokasi pertemuan.
Ada satu penyambutan yang mencuri perhatian. Bukan bunga yang dikalungkan kepada gubernur, melainkan buah kenari yang dirangkai satu per satu menjadi kalung.
Kenari bukan sekadar simbol penyambutan. Buah tersebut merupakan salah satu komoditas yang berasal dari wilayah Makian dan menjadi bagian dari sumber penghasilan warga. Bagi Sherly dan rombongannya, kalung kenari itu menjadi pengingat bahwa persoalan pembangunan di pulau tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
Di Desa Daori, Sherly bersama Anggota DPRD Maluku Utara Muksin Amrin melihat langsung kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan.
Akses menuju sejumlah kawasan masih berupa jalan setapak. Di beberapa titik, warga harus melintasi jalur tanpa jembatan. Ketika hujan turun dan aliran air membesar, akses itu menjadi persoalan serius, terutama bagi anak-anak sekolah.
Salah satu yang terdampak adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Selatan. Sekolah tersebut memiliki 104 siswa.
Bagi warga, jembatan bukan sekadar proyek konstruksi. Jembatan menentukan apakah anak-anak dapat berangkat ke sekolah ketika hujan, apakah hasil kebun bisa dibawa keluar, dan apakah layanan dasar dapat menjangkau permukiman yang berada di bagian lain pulau.
Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto mengatakan kebutuhan jembatan di kawasan tersebut telah diusulkan melalui program Jembatan Merah Putih Presisi yang akan dikerjakan TNI.
“Ini sudah dilakukan survei oleh tim dari TNI untuk dilakukan pembangunan. Sesuai arahan ibu gubernur akan kami sampaikan ke Pak Danrem. Titik Daori ini salah satu yang menjadi prioritas,” kata Risman.
Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan, pembangunan jalan dari Desa Ploili menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 kilometer direncanakan dikerjakan pada 2027. Pekerjaan tersebut tidak berdiri sendiri karena membutuhkan pembangunan puluhan jembatan.
“Jadi jalan dari Desa Ploili ke Mailoa itu yang tadi 8 kilometer itu dikerjakan 2027. Ada kebutuhan 40 jembatan di situ,” ujarnya.
Dari kebutuhan tersebut, pemerintah telah mengusulkan pembangunan jembatan melalui program Jembatan Merah Putih yang dilaksanakan TNI.
Tim survei disebut telah turun ke lapangan. Pemerintah selanjutnya akan menentukan titik yang paling mendesak untuk didahulukan.
“Yang pasti prioritasnya yang tadi yang saya lewat itu, yang kemarin banjir terus rusak,” kata Sherly.
Namun persoalan Pulau Makian tidak berhenti pada jalan dan jembatan.
Di Desa Daori, Kepala Desa Hasan Alhadad menyampaikan masih ada 15 rumah dari total 175 rumah warga yang belum layak huni. Pemerintah desa, kata dia, telah berulang kali mengusulkan bantuan perbaikan rumah melalui pemerintah kabupaten selama sekitar delapan tahun.
“Kalau ada kegiatan atau bantuan dari pusat terkait dengan rumah layak huni, Desa Daori itu ada 15. Kami sudah berupaya usulkan di kabupaten itu selama kurang lebih delapan tahun, tapi tidak pernah ada,” kata Hasan.
Persoalan lain berada di sektor pertanian
Jalan tani di belakang Desa Daori memiliki panjang sekitar 18 kilometer. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten baru membangun sekitar enam kilometer. Masih terdapat ruas yang harus diselesaikan agar warga dapat mengakses lahan pertanian mereka.
Menurut Hasan, setidaknya dua kilometer jalan tani sangat dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan.
“Jadi ada 2 kilometer yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan sana,” ujarnya.
Aspirasi warga kemudian melebar ke kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemuda meminta lapangan sepak bola diratakan agar dapat digunakan dengan nyaman. Warga juga menyampaikan kebutuhan air bersih, termasuk penambahan bak penampungan.
Sherly merespons berbagai persoalan itu dengan meminta organisasi perangkat daerah terkait menindaklanjutinya. Dinas PUPR diminta menangani persoalan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyangkut rumah layak huni, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kebutuhan masyarakat pesisir, serta Dinas Pendidikan untuk persoalan yang berkaitan dengan layanan pendidikan.
Dari Desa Daori, kunjungan berlanjut ke Desa Rabudaiyo. Aspirasi yang muncul tidak jauh berbeda, jalan tani, jalan lingkar Pulau Makian, dukungan peralatan dan badan perahu bagi nelayan, hingga kebutuhan air bersih.
Rangkaian permintaan itu memperlihatkan satu persoalan yang sama, bagi masyarakat di pulau kecil, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik. Jalan menentukan akses ekonomi. Jembatan menentukan mobilitas anak sekolah. Air bersih menentukan kualitas hidup. Sementara dukungan untuk nelayan berkaitan langsung dengan sumber pendapatan keluarga.
Karena itu, kunjungan Sherly ke Pulau Makian menjadi ujian lanjutan bagi pemerintah daerah untuk mengubah daftar aspirasi menjadi pekerjaan yang benar-benar terlihat di lapangan.
Khusus jalan dan jembatan, pemerintah sudah menyebut rencana pembangunan jalan Ploili-Mailoa sepanjang delapan kilometer pada 2027 serta kebutuhan 40 jembatan yang telah diusulkan melalui program Jembatan Merah Putih Presisi.
Bagi warga Makian, angka kilometer dan jumlah jembatan itu bukan sekadar data perencanaan. Di baliknya ada perjalanan menuju sekolah, kebun yang harus dijangkau, hasil pertanian yang harus dibawa ke pasar, dan kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Setelah berdialog, Sherly masih menyempatkan diri memenuhi permintaan warga untuk berfoto bersama. Warga yang telah lama menunggu kedatangan pemimpin mereka bergantian mendekat.
Kunjungan itu pun berakhir bukan dengan sekadar seremoni, melainkan dengan daftar pekerjaan yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
Pulau Makian kini menunggu satu hal: apakah janji pembangunan yang kembali dibawa ke pulau itu benar-benar berubah menjadi jalan, jembatan, rumah layak huni, air bersih, dan akses ekonomi yang bisa dirasakan warga.(@b)
