TIDORE- Dalam suasana yang penuh keterbukaan dan harapan, Ridwan Moh. Yamin, SH, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, mengakhiri rangkaian reses masa persidangan II tahun 2024/2025. Selama empat hari, dari 25 hingga 28 Mei 2025, Ridwan menyambangi sejumlah titik penting di Kecamatan Tidore dan Tidore Timur, mendengarkan langsung denyut kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap terpinggirkan dari ruang-ruang kebijakan.
Reses dilakukan melalui pertemuan terbatas dan tatap muka di tiga lokasi strategis: Lingkungan Guragam Kelurahan Jiko Cobo, RW 02 Kelurahan Topo, serta dalam forum bersama perwakilan pelaku UMKM di kota ini. Setiap pertemuan menjadi cermin betapa infrastruktur dasar dan kebutuhan kesejahteraan warga masih menjadi PR panjang bagi pemerintah daerah.
“Di hampir semua titik, keluhan soal jalan rusak, saluran air yang belum memadai, serta kebutuhan akan gedung baru masih mendominasi,” ujar Ridwan di sela-sela penyusunan laporan resesnya. Namun, kata dia, kali ini ada catatan tambahan yang tak boleh diabaikan: kondisi dermaga dan ketiadaan ruang tunggu penumpang di Kelurahan Jiko Cobo, serta krisis air bersih yang kian terasa berat.
Sementara di Kelurahan Topo, suara warga menegaskan perlunya pembangunan mushola madrasah dan pemasangan lampu jalan, selain tuntutan klasik soal jalan dan drainase.
“Dalam setiap pertemuan, saya menangkap bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga keresahan warga yang ingin ruang-ruang sosial mereka diperkuat,” tutur Ridwan.
Tak kalah penting adalah suara dari para pelaku UMKM. Mereka mengeluhkan terbatasnya modal usaha dan kurangnya fasilitas peralatan produksi—dari perkakas pertukangan, perbengkelan, digital printing, hingga oven dan mesin roti. Harapan lain yang disuarakan adalah pengaktifan kembali Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), agar proses pengemasan produk lokal bisa lebih profesional dan terjangkau.
Semua masukan ini, Ridwan pastikan, tidak akan sekadar berhenti menjadi catatan. “Usulan warga akan kami bawa ke rapat paripurna, dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, dan akan dibahas bersama eksekutif untuk dimasukkan dalam APBD, tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Lebih dari sekadar mendengar, Ridwan menegaskan pentingnya menjadikan reses sebagai ruang untuk membangun kepercayaan, mempererat simpul antara aspirasi rakyat dan langkah politik yang nyata.
“Dengan menyusun agenda berdasarkan kebutuhan riil warga, kita tidak hanya membangun kota, kita membangun harapan,” tutupnya.(@b)
