SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang digelar Biro Organisasi Setda Malut bersama Kementerian PAN-RB, Rabu (17/9/2025), di Kantor Gubernur Malut.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Drs. Syamsuddin Abdulkadir, yang mewakili Gubernur. Ia menegaskan, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban birokrasi, melainkan bukti nyata negara hadir di tengah masyarakat.
“Kualitas layanan publik menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, pemantauan dan evaluasi kinerja bukan sekadar administrasi, tetapi jalan untuk memastikan layanan benar-benar cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sekda menekankan tiga hal penting yang harus jadi pegangan ASN dan OPD:
Integritas dan transparansi – bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Inovasi digital – transformasi layanan berbasis elektronik agar lebih inklusif, bahkan hingga ke pulau-pulau kecil.
Kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan – menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan nyata perubahan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan Gubernur Malut bahwa pelayanan publik harus menjadi lokomotif perubahan birokrasi.
“Sebagai generasi muda, saya percaya Maluku Utara punya energi besar untuk melompat lebih maju. Layanan publik harus menjadi bukti bahwa birokrasi mampu bekerja profesional, inovatif, dan berpihak pada rakyat,” kutipnya.
Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran KemenPAN-RB secara daring, Karo Organisasi Setda Malut Drs. M. Jamdi Tomagola, M.Si, perwakilan OPD provinsi, hingga Bagian Organisasi dan Dukcapil kabupaten/kota se-Malut. Acara berlangsung dua hari, 17–18 September 2025.
Dengan kegiatan ini, Pemprov Malut berharap pelayanan publik di daerah bisa bergerak melampaui standar minimal, menuju layanan yang responsif, modern, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. (*)
