TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah tegas dalam memerangi narkoba, dimulai dari lingkup internal birokrasi. Senin (22/9), usai apel bersama di halaman kantor Wali Kota, Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman langsung memerintahkan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tidore melakukan tes urin mendadak terhadap pegawai di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Empat OPD tersebut meliputi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tidore.
Dari hasil tes, lebih dari sepuluh pegawai terindikasi positif narkoba, baik jenis ganja maupun sabu. Mereka terdiri dari ASN maupun tenaga P3K.
“Pengawasan di Tidore ini cukup ketat, kok bisa narkoba masuk? Hari ini terbukti, ada 10 lebih pegawai yang positif narkoba. Mereka ada di empat OPD. Ada yang ASN, ada juga P3K,” ungkap Wali Kota Muhammad Sinen.
Komitmen dan Ketegasan
Sinen menegaskan, Pemkot tidak akan menutup mata. Pegawai yang baru terindikasi memakai akan diarahkan pada pembinaan, namun tetap diminta keterbukaan mengenai sumber narkoba.
“Yang terpenting mereka harus jujur, narkoba ini mereka dapat dari siapa. Kalau bisa jujur, dosa mereka bisa terampuni. Tapi kalau tidak jujur, maka harus siap menerima hukuman. Saya dan Pak Wakil tidak segan-segan mengambil sikap tegas,” katanya.
Menurutnya, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan BNNK Tidore dalam program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR). Langkah lanjutan bahkan sudah diproyeksikan: pembangunan gedung rehabilitasi narkoba pada 2026.
“Gedung rehabilitasi harus dibangun di 2026, demi melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba,” tegasnya.
Selain itu, tes urin mendadak akan diterapkan ke seluruh OPD hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dukungan BNNK dan DPRD
Kepala BNNK Tidore, Kombes (Pol) M. Fadris Sangun Ratu Lana, menyebut tes urin mendadak ini merupakan bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Kegiatan ini adalah kerja sama dengan Pemkot, sekaligus kebijakan Wali Kota. Tes urin seperti ini akan dilakukan secara rutin. Hasilnya sudah kami serahkan ke pak Wali Kota,” ujarnya.
Selain menyasar birokrasi, BNNK juga menjajaki koordinasi dengan DPRD Kota Tidore untuk melaksanakan tes urin terhadap anggota dewan.
“Pak Ketua DPRD mendukung penuh. Waktunya masih kami atur, tapi pasti akan dilakukan,” tandas Fadris. (@b)
