Ternate – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto, mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara yang dinilai berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul capaian realisasi pajak daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga 30 April 2026 yang telah menembus Rp417,7 miliar atau 40,20 persen dari target tahunan. Angka itu melampaui target Januari–April 2026 sebesar 33,3 persen dan menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua nasional dalam penerimaan pajak daerah setelah Aceh.
Menurut Iswanto, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD secara konsisten dari tahun ke tahun. Ia menilai kontribusi Bapenda layak mendapatkan penghargaan karena mampu mencatat peningkatan signifikan dalam sektor pendapatan daerah.
“PAD yang ditopang melalui Bapenda ini perlu mendapat penghargaan yang setimpal. Karena mereka mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dari sektor pajak daerah,” kata Iswanto, Selasa 19 Mei 2026.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Maluku Utara itu juga menegaskan bahwa capaian kinerja OPD seharusnya menjadi dasar objektif dalam pembahasan LKPJ pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang terukur, bukan karena kepentingan politik tertentu.
Ia menjelaskan, substansi pembahasan LKPJ telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menitikberatkan pada evaluasi kinerja kepala daerah dan OPD selama satu tahun anggaran.
Karena itu, kata dia, Pansus LKPJ harus menilai capaian program pemerintah daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD. OPD dengan kinerja baik perlu diberikan apresiasi, sementara OPD yang belum maksimal harus didorong untuk melakukan perbaikan.
Politisi Partai Hanura itu menambahkan, rekomendasi pansus nantinya akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
“Pada prinsipnya, pansus adalah instrumen evaluasi agar kinerja pemprov ke depan menjadi lebih baik, bukan ruang politik untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.(**)
