HALSEL – Kepala Dinas P3A Provinsi Maluku Utara (Malut) Musyrifah Alhadar menghadiri sekaligus memberikan materi pada Kegiatan Penguatan Indikator Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Malut yang dipusatkan di Canga Matau, kawasan hutan kota taman budaya Saruma (Labuha), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2019. Senin, (21/10/2019).
Dalam kegiatan tersebut menghadirkan beberap narasumber, diantaranya, DP3A Provinsi Malut, DP3AKB Halsel dan Bappeda Kab. Halsel, serta dihadiri oleh OPD yang tergabung dalam gugus tugas KLA Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala DP3A Provinsi Malut Musyrifah Alhadar sedikit menyentil terkait sejara sembilan belas tahun yang lalu. Dimana pada 19 tahun lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak.
Menurutnya, ini merupakan komitmen Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak anak yang tertuang dalam UUD 1945 Pasa 28 B (2), dan Operasionalnya pada UU No. 23 Tahun 2002 yang di revisi menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak kedalam proses pembangunan maka pemerintah mengembangkan kebijakan KLA.
Diakatakannya, Dalam Kebijakan KLA yang diperkenalkan oleh Kementrian Pemberdayaan perempuan pada tahun 2005 digambarkan bahwa Kab/Kota Layak Anak Merupakan upaya pemerintah Kab/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka Hukim kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, Institusi dan program yang layak anak.
Lanjutnya, Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
“Pelaksanaan kegiatan Penguatan Indikator KLA ini, dapat Membangun inisiatif pemerintah Kab. Halsel dan khususnya DP3AKB Halsel untuk mengarah pada upaya Transformasi Konvensi Hak-hak anak serta Membuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada wilayah Kab. Halsel dan selalu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA,” jelas Kadis.
Sementara, Bupati Halsel, Bahrain Kasuba dalam sambutannya yang di wakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Amirudin Dokumalamo dan sekaligus membuka kegiatan KLA dengan resmi. “Atas nama pemerintah Halsel, saya menyampaikan Selamat Datang Kepada Kepala DP3A Provinsi Malut, dan Para Narasumber, serta OPD terkait,” kata Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada
Kepala DP3A Provinsi Malut Musyrifah Alhadar dan jajarannya karena telah memilih Kab. Halsel sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan KLA pada hari ini.
Dijelaskanya, Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota untuk untuk dapat disebut layak anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 24 indikator Pemenuhan Hak Anak yang sekaligus juga merupakan indikator KLA.
Dikatakan, indikator KLA dimaksudkan agar menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
“Berdasarkan uraian diatas maka pada kesempatan kegiatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa harapan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kegiatan penguatan indikator KLA ini menjadi salah satu sarana komunikasi antar pemerintah Provinsi Malut sebagai stakeholder untuk menyampaikan informasi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA di Kab. Halsel,” jelasnya.
Kedua, katanya, membangun inisiatif Kab/Kota yang mengarah pada upaya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Ketiga, diharapkan agar peserta dapat pro aktif mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya yang akan disampaikan oleh para Narasumber.
Dirinya berharap, usai dari kegiatan ini, kedepannya kabupaten Halsel dapat mewujudkan Kab. Halsel menuju Kab. Layak Anak.
Reporter : Adi
