April Mendatang, Pemprov Malut Bakal Gelar Musrenbang Daerah

SOFIFI – Kesiapan untuk melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sejauh ini masih menunggu penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten kota se- Maluku Utara sampai selesai. Kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Salmin Janidi ketiaka dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/02/20).

Menurutnya, ini karena tahapannya harus dimulai dari level paling bawah dari tingkat RT/RW, tingkat desa, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, Kabupaten kota dan Tingkat Provinsi sampai pada tingkat nasional sehingga dapat bermuara pada satu kepentingan daerah dan pusat itu bisa terjadinya sinkronisasi atau satu arah.

“Pemerintah Maluku Utara dalam hal ini dinas Bapeda dari Maluku Utara dan dinas Bapeda se Indonesia serta dinas terkait dalam waktu dekat sedang melakukan kesiapan mengikuti rapat koordinasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam menghadapi Musrembang daerah dan Musrembang Nasional akan mengikuti rapat tingkat nasional di Surabaya,” ujarnya.

Kata Salmin, untuk Musrembang provinsi diperkirakan bakal diselenggarakan pada bulan April pertengahan. Namun samapi saat ini, untuk penentuan tanggal kegiatannya kami belum bisa menentukan tanggal tersebut.

Dia juga mengatakan, dalam kegiatan tersebut, yang menjadi substansi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat nasional ini untuk melakukan sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, untuk mengukur tentang indikator kinerja masing-masing perangkat daerah terutama adalh untuk melakukan konektivitas pemerintah daerah. “Jadi indikator-indikator itu harus diukur secara tepat sehingga sasaran pembangunan itu terarah sesuai dengan Visi dan Misi dan itu penjabarannya di RPJMD yang baru saja ditetapkan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara,” bebernya.

Tak hanya itu, dari situ maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan melihat program strategi nasional yang dibangun di daerah seperti Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) atau seperti pengembangan pariwisata di Kabupaten pulau Morotai.

Dijalasnaknya, Ini adalah salah satu strategi pemerintah dibidang pariwisata yang pada prinsipnya adalah mendukung kegiatan di daerah.

“Jadi pemerintah daerah pemerintah dan pemerintah pusat juga memberikan dukungan sumbangsih baik itu dalam material maupun inmateril,” terangnya.

“Jadi program program prioritas itu yang menjadi salah satu kecenderungan dalam rangka penyelenggaraan rakor tingkat nasional yang nantinya bakal dilaksanakan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Maret 2020 nantinya,” tambahnya.

Lanjut Salmin, untuk pembangunan langkah prioritas itu ada beberapa yang harus dibahas dan itu yang akan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya itu, infrastruktur yang menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam rangka menghubungkan atau mensinkronkan kepentingan antara pemerintah dari kabupaten kota maupun pemerintah provinsi Maluku Utara.

Dirinya juga menjelaskan bahwa walaupun sudah pasti, pembangunan tergantung pada suatu karakteristik wilayah geografis dan karakteristik masyarakat di daerah.

Namun, untuk Maluku Utara dalam mengerjakan pergram-program prioritas harus sesuai dengan Visi dan Misi gubernur Maluku Utara dengan visi “Membangun Maluku Utara Sejahtera 2024”.

Olehnya itu, Ini adalah Misi besar gubernur maka di situ akan banyak indikator tentang kesejahteraan yang lebih diperhatikan baik dari sisi aspek pendidikan, aspek sosial, Aspek Ekonomi dan Aspek Pertanian dan sektor Kelautan dan Perikanan itu pastinya akan selalu didorong supaya pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan. (MS)

94 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *