SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali melakukan monitoring dan rapat evaluasi penagan Covid-19 ke kabupaten Halmahera Barat sekaligus melakukan rapat bersama Forkopimda Halmahera Barat dan Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19.
Diketahui, setelah bererapa waktu lalu wagub telah melakukan monitoring ke kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate, dan hari ini, Kamis, (25/06/2020) dirinya tiba di di kabupaten Halmahera Barat.
Usai melakukan rapat dan monitoring, dikesempatan itu, Al Yasin menyampaikan bahwa untuk penanganan Covid-19 di Halmahera Barat cukup baik, hanya saja ada beberapa kekurangan-kekurangan yang disampaikan kepada saya terutama soal ketersediaan alat Rapid Test. Oleh karena itu hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan untuk saya sampaikan kepada Gubernur”,ujar Yasin.
Tambahnya, mengingat update pertanggal 24 Juni, secara nasional Maluku Utara masuk dalam urutan ke empat setelah Sul-Sel untuk positif Covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan covid 19 di Maluku Utara cukup tinggi. Oleh karena itu kunker ini dalam rangka evaluasi dan monitoring penanganan Covid-19 ini sangat penting dilakukan sehingga kita dapat mengetahui dimana letak kekurangan dan kelemahan kita selama pandemi ini berlangsung.
Lanjut Yasin, sementara terkait bantuan alat PCR / alat tes swab, kata wagub, dia sudah mendapatkan informasi bahwa alat tersebut sudah tiba di Tim gugus tugas provinsi kemarin (Rabu, red). Oleh sebab itu wagub berharap agar secepatnya dioperasikan sehingga kedepannya Maluku Utara tidak lagi mengirim spacimen pasien ke Menado atau Makassar.
“Alhamdulillah alat PCR sudah tiba kemarin. Meskipun baru satu yang penting sudah ada. Alat ini penting agar kita bisa cepat mengetahui hasil spacimen itu positif atau negatif dalam waktu hitungan jam”, ungkapnya.
Selain itu kata Wagub yang menjadi fokus evaluasi dan monitoring adalah soal penyaluran bantuan sosial. Dari hasil evaluasi yang dia lakukan di Halmahera Tengah, Kota Ternate dan Halbar banyak masukan yang diserap salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
“Pemprov itu punya wilayah 10 kabupaten/kota, tetapi yang lebih mengetahui masalah diwilayahnya yaitu pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. sehingga penting untuk dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam hal menyalurkan bantuan sehingga bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran,”pungkas Yasin.
(Rilis Team Wagub)
