Jalankan Pembangunan, Kadis PUPR Malut Minta Didampingi Kejati Malut

SOFIFI – Untuk mengawal jalannya pembangunan yang lebih baik dan diperlukan adanya pendampingan hukum, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara (Malut) Santrani Abusama didampingi beberapa Kepala bidang (Kabid) di lingkungan PUPR Malut mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut di Ternate, Rabu (5/7/20).

Kedatangan Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama bersama jajarannya guna meminta pendampingan Kejati Malut untuk ikut mengawasi dan mengontrol jalannya beberapa pembangunan yang saat ini sedang di kerjakan oleh Dinas PUPR Malut. Hal ini dikatakan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Rilke Jefri Huwae di kantor Kejati Malut usai melakukan rapat tertutup.

Jefri Huwae pun mengaku, langkah awal yang dilakukan hari ini adala kita duduk bersama antara pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Malut dan kami (red, Kejati) guna mendengarkan penyampaian mereka tentang kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diminta untuk melakukan pendampingan.

Usai mendengar penyampaian tersebut, kami dari Kejati telah memberikan beberapa catatan untuk teman-teman PUPR Malut bahwa, kita disini akan meluruskan aspek hukum, aspek yuridis formil terkait dengan semua kegiatan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Tak hanya itu, kami juga akan pantau dari segi penganggaran dan sampai pada tingkat auditnya kedepan. Pendampingan ini juga akan dilakukan secara terbuka, tetapi bukan untuk membentengi kejahatan.

“Bukan untuk membentengi kejahatan, tetapi meluruskan aspek yuridis formil sehingga setiap program pembangunan di Malut dapat memenuhi harapan masyarakat.

Oleh karena itu, kita berharap dengan ini kita mencoba berupaya untuk membangun Malut untuk lebih maju lagi kedepannya dengan semua kegiatan-kegiatan yang lebih berkualitas,”tutur Jefri.

Wakil Kepala Kejati Malut Sungarpin mengatakan, sesuai dengan kewenangan kami tentang perdata tentang tata urusan negara, kami bisa melakukan pendampingan hukum, mungkin juga terkait dengan pendapat hukum dan legal asisten terkait dengan pendampingan.

Untuk melakukan pendampingan, “Kami di jajaran berikan sesuai dengan topoksi kami dan itu dilakukan secara gratis yang di berikan kepada jajaran pemerintah, BUMN, BUMD dan lain sebagainya.

Sesuai dengan topoksi, kami memberikan pendampingan hukum ini terkait dengan yang disampaikan kadis PUPR bahwa ada beberapa program.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama mengatakan, dalam menjalankan pembangunan kita harus membutuhkan pendampingan hukum dari Kejati apalagi kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

Sebelumnya, ada beberapa program yang kami setelah lihat, dan kami berembuk bersama kepal kepala bidang maka, dari hasil tersebut kami bersepakat untuk meminta pendampingan hukum dari Kejati.

“Pendampingan Hukum yang dimaksud tidak didalam posisi kerjasama dalam hal yang negatif, dan kita sepakat itu.

Menurutnya, mengapa harus dilakukan pendampingan hukum, hal ini agar diperjalanan pekerjaan nantinya ketika ada tindakan yang melanggar, atau tidak bisa dan seterusnya, maka kita dapat meminta pendapat dari teman-teman Kejaksaan.

Apalagi menurut kadis, karir kami masih panjang dan kita pula masih muda maka kita harus melakukan pendampingan hukum. Sebab disan itu uang rakyat.

Karena itu, saya dalam melaksanakan program program yang bersifat penting dan strategis diminta untuk melakukan pendampingan hukum, hal ini agar kita terhindar dari masalah masalah hukum.

Kerjasama dengan Kejati bidang Asdatun ini tidak dalam hal negatif, kita laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab negara kepada kita sebagai pejabat untuk menjalankan sesuai dengan aturan.

Olehnya itu, saya berharap ada dukungan dari teman-teman media untuk mengawal semua yang kami kerjakan di Dinas PUPR Malut agar dinas yang saya pimpin dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah apalagi berhubungan dengan pelanggaran hukum. (*)

65 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *