SOFIFI – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) provinsi Maluku Utara mencatat selama periode awal pembukaan pendataan program Bantuan Presiden (Banpres) langsung tunai sebesar 2,4 juta dari Pemerintah pusat melalui Kemenkop dan UKM RI untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak Covid-19 sampai di akhir tahun 2020 kemarin tercatat sebanyak 45.078 pelaku usaha.
“Semua penerima Banpres untuk pelaku UMKM tersebar di 10 kabupaten kota di Malut diantaranya, Kabupaten Halmahera Barat berjumlah 2541 pelaku usaha, Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 10.605 pelaku usaha, Kabupaten Halmahera Timur berjumlah 768 pelaku usaha, Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 2780 pelaku usaha.
Selain itu, Kabupaten Halmahera Tengah 2792 pelaku usaha, Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah 2963 pelaku usaha, Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 1878 pelaku usaha, Kabupaten Pulau Taliabu berjumlah 9825 pelaku usaha, serta Kota Ternate berjumlah 10.774 pelaku usaha dan Kota Tidore Kepulauan berjumlah 1058 pelaku usaha,”kata Kadis Koprasi dan UKM Malut Wa Zaharia dalam keterangan baru-baru ini di Sofifi, Sabtu (3/01/2020).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Malut melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Malut menerima data pendaftaran calon penerima BLT dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten kota Se-Malut. Setelah itu, kemudian diusulkan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk menindaklanjuti data tersebut.
“Kami telah mengusulkan dari pertengahan Agustus atau tahap awal (satu) sampai dengan tahap XII (dua belas) mendekati akhir tahun 2020 kemarin semua data pelaku usaha sebanyak 76,801 yang dikirimkan. Namun karena sebagian data yang diverifikasi terdapat kekurangan atau kurang lengkap dan juga ada NIK Ganda kemudian dikembalikan untuk diperbaiki, dan saat ini pelaku usaha yang telah lolos verifikasi dan siap menerima Banpres Produktif di 10 kabupaten kota di Malut capai 45.078.
Olehnya itu, dengan adanya bantuan ini kita berharap agar program ini bisa berlanjut di tahun 2021 ini, dan kuotanya semakin diperbanyak karena masih banyak pelaku UMKM yang belum terakomodir,”tutup Wa Zahara. (**)
