TIDORE – Rencana pemberlakukan kebijakan pelarangan armada motor kayu memuat penumpang rute Rum-Bastiong menuai protes.
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi Pecinta Motor Kayu memprotes kebijakan itu dengan menggelar aksi unjuk rasa di pelabuhan Rum, Kamis (4/2/2021).
Dalam aksi itu, aliansi Pecinta Motor Kayu menilai, kebijakan pelarangan memuat penumpang yang dibuat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Ternate dianggap memberatkan masyarakat. Pasalnya, masyarakat akan di haruskan untuk membayar dua kali lipat biaya transportasi di motor kayu dan speedboat.
“Kebijakan yang diambil ini menurut masyarakat sangat sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” kata koordinator aksi, Rafardi Ajam.
Pada orasinya Rafardi menyampaikan, bila kebijakan itu didasari dengan alasan demi keselamatan maka masih banyak solusi yang tersedia untuk diambil sebagai langkah alternatif. Sehingga kebijakan yang nanti diputuskan tidak merugikan pihak lain, dalam hal ini masyarakat.
Kata Dia , kebijakan tersebut juga dinilai akan membunuh eksistensi armada motor kayu yang sudah dianggap sebagai roda transportasi tradisional.
“Jika kebijakan pemilik sepeda motor dipisahkan dari pemiliknya itu diberlakukan, perlahan-lahan orang tidak akan lagi menggunakan motor kayu dan memilih kapal Ferry sebagai pilihan penyeberangan. Sehingga keberadaan motor kayu perlahan akan hilang,” ungkap Rafardi.
Ia mendesak, pemerintah melalui pihak terkait untuk memperhatikan faktor sosial lainnya seperti aktivitas para pengepul (Dibo-dibo) yang sudah cukup lama dan setiap hari menjadikan motor kayu sebagai transportasi laut.
“Kami menuntut kebijakan sepihak itu dibatalkan. Selamatkan masyarakat dan pertahankan eksistensi armada motor kayu,” ungkapnya(ab)
