TERNATE – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Aryanto Wibowo, didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tousiama Onisimus Adoe, beserta Tim BPKP Malut, Selasa (26/4/21) mengunjungi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bertempat di Eks Kediaman Gubernur, Kota Ternate.
Kunjungan dilakukan dalam rangka koordinasi penugasan dan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin). Penugasan yang akan dilaksanakan oleh Tim BPKP adalah Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko pada Unit Pengelola Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan.
Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh Tim BPKP Malut meliputi 5 fokus yaitu pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Sedangkan Bimtek Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko pada Unit Pengelola Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan dilaksanakan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait.
Aryanto menyampaikan, evaluasi perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh Tim BPKP Malut merupakan langkah untuk menilai keselarasan perencanaan pemerintah daerah dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Sedangkan bimtek pengelolaan risiko bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan risiko pada Unit Pengelola Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku Utara.
Untuk Kegiatan Rakorwasin yang akan diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, direncanakan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengundang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh Wilayah Maluku Utara.
Samsuddin menerima dengan hangat kunjungan tersebut dan menyambut baik evaluasi perencanaan dan bimtek yang akan dilaksanakan oleh Tim BPKP, karena saat ini perencanaan di daerah sedang menjadi sorotan dan banyak titik kritis yang perlu dicermati.
Samsuddin berharap hasil evaluasi perencanaan BPKP bisa dijadikan bahan perbaikan dan mewujudkan perencanaan yang lebih baik di Provinsi Maluku Utara.
Manajemen risiko juga sangat dibutuhkan untuk proyek LIN, agar dapat mengidentifikasi risiko dalam peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya dan memitigasi risiko tersebut dengan tepat.
Mengenai rencana kegiatan Rakorwasin, Samsuddin berharap dapat segera terlaksana karena merupakan terobosan yang baik dalam penguatan pengawasan intern di daerah. (Kominfo BPKP)
